PADANG, ALINIANEWS.COM – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sumatera Barat secara resmi menyampaikan protes terhadap visualisasi sampul Majalah Tempo edisi 12–17 April 2026. Keberatan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap yang diserahkan langsung kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat, Rabu (15/4/2026).
Rombongan DPW NasDem Sumbar yang terdiri dari sejumlah pengurus, di antaranya Musmaizer Dt Gamuak, Marta Suhendra, Ilyas Chandra, M. Yusuf, Budi Ramadhan, serta koordinator lapangan Wendy July Putra, diterima langsung oleh Ketua PWI Sumbar, Widya Navies. Kehadiran mereka juga didukung perwakilan DPD, DPC hingga DPRT se-Kota Padang sebagai bentuk solidaritas internal partai.
Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPW NasDem Sumbar, Nasrul A, menilai ilustrasi pada sampul majalah tersebut telah melampaui batas kritik yang sehat. Ia menyebut terdapat kecenderungan pembingkaian negatif yang tidak proporsional dan berpotensi merendahkan martabat Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
”Kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang kita hormati, namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Harus ada tanggung jawab moral dan profesionalitas agar tidak mencederai nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa praktik jurnalistik seharusnya bertumpu pada data dan fakta, bukan sekadar pendekatan visual yang dinilai provokatif dan berpotensi memengaruhi opini publik secara tidak berimbang. Menurutnya, langkah yang diambil partai bukan untuk membungkam kritik, melainkan menjaga agar jurnalisme tetap berada dalam koridor etika.
“Pers bebas merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati, namun kebebasan tersebut tetap memiliki batas dan tanggung jawab agar tidak merugikan pihak lain,” tambahnya.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, DPW NasDem Sumbar merumuskan lima poin tuntutan. Pertama, meminta Majalah Tempo menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Surya Paloh dan kader NasDem melalui seluruh kanal media. Kedua, mendorong PWI Sumbar meneruskan keberatan tersebut kepada Dewan Pers sebagai bentuk pengawasan etika jurnalistik.
Ketiga, menyampaikan keberatan kader yang menilai sampul tersebut telah melukai perasaan serta berpotensi membentuk opini publik yang tidak berimbang. Keempat, meminta Dewan Pers melakukan evaluasi terhadap media terkait atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Kelima, menegaskan soliditas internal partai dalam menjaga marwah organisasi serta komitmen terhadap demokrasi yang sehat dan beretika.
DPW NasDem Sumbar menegaskan, sikap ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab etika dalam praktik jurnalistik di Indonesia. (Rel)
