JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Di tengah kerasnya kehidupan ibu kota, bantuan sosial (bansos) semestinya menjadi penopang bagi warga rentan. Namun di lapangan, muncul fenomena baru: penggunaan jasa “joki bansos”, praktik yang tumbuh dari kebutuhan, lalu perlahan berubah menjadi kebiasaan.
Refa (bukan nama sebenarnya, 35), warga Jakarta Selatan, mengaku awalnya hanya membantu tetangga mengambil bansos. Namun, aktivitas itu kini menjadi rutinitas yang mendatangkan penghasilan.
“Sering bantuin orang mengambil bansos seperti lansia, disabilitas, Kartu Anak Jakarta, Kartu Jakarta Pintar (KJP),” ujar Refa saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2026).
Proses pengambilan bansos yang tidak sederhana menjadi salah satu pemicu. Warga harus mendaftar secara daring, mendapatkan barcode, hingga mengantre dalam waktu lama untuk menebus pangan bersubsidi. Situasi ini mendorong sebagian penerima memilih menggunakan jasa orang lain.
Dalam sehari, Refa bisa membantu sekitar lima orang. Dalam sebulan, jumlahnya bisa mencapai puluhan penerima. Dengan tarif Rp40.000 per kartu, ia mengaku bisa meraup penghasilan hingga jutaan rupiah.
“Enggak menentu, kadang 60 KJP, kadang bisa lebih tergantung dari barcode,” katanya.
Cerita serupa datang dari Yuni (49). Ia juga membantu mengambil bansos, tetapi tanpa menetapkan tarif. Penghasilannya berkisar Rp150.000 hingga Rp200.000 per bulan.
“Saya enggak menentukan tarifnya, seikhlasnya aja, yang penting dia ridho ngasih rezeki saya buat anak saya,” ujarnya.
Yuni biasanya membantu lansia dan penyandang disabilitas yang kesulitan mengakses layanan perbankan, termasuk penggunaan ATM. Dalam praktiknya, batas antara tolong-menolong dan jasa berbayar menjadi semakin tipis.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai fenomena ini muncul akibat celah dalam sistem distribusi bansos. Ia menyoroti belum jelasnya aturan teknis di lapangan.
“Harusnya kan dibuka ini perteknya ya, peraturan teknisnya jika tidak memungkinkan terjadinya itu joki bansos,” kata Trubus.
Ia juga menilai penggunaan joki berkaitan dengan menurunnya inisiatif penerima bansos untuk mengambil bantuan secara langsung.
“Penerima bansos ini sudah tidak bersemangat lagi menerima, sehingga menggunakan joki ini,” ujarnya.
Menurutnya, lemahnya pengawasan membuka potensi pelanggaran, termasuk pungutan yang justru mengurangi nilai bantuan yang diterima warga.
“Penerima bansos bukannya diuntungkan malah sebenarnya dirugikan karena mesti ada biaya yang harus dikeluarkan,” ucapnya.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dikhawatirkan menggerus kepercayaan publik terhadap program bansos. Ia juga menyoroti pergeseran nilai dari bantuan sosial itu sendiri.
“Value dan filosofi bansosnya jadi berubah. Kan bansos untuk bantuan warga yang kurang mampu,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, menegaskan bahwa bansos disalurkan langsung ke rekening penerima. Ia menilai praktik saling membantu antarwarga tidak serta-merta bisa dikategorikan sebagai joki.
“Saling membantu sesama tetangga cermin kerukunan yang baik dan tidak bisa disebut joki,” kata Iqbal.
Meski demikian, ia mengimbau agar bantuan diambil langsung oleh penerima untuk menghindari potensi penyimpangan. Jika mengalami kendala, warga disarankan meminta bantuan pengurus lingkungan.
“Jarak ke ATM dari tempat tinggal bisa menjadi saat yang baik bergerak berolahraga… sebaiknya diambil sendiri,” ujarnya.
Di tengah ratusan ribu penerima bansos di Jakarta, praktik joki bansos kian nyata. Ia lahir dari kebutuhan, tetapi perlahan berkembang menjadi kebiasaan—yang membuat bantuan tak lagi sepenuhnya sampai ke tangan yang berhak. (*/Rel)
