PADANG, ALINIANEWS.COM — Politikus Andre Rosiade menegaskan komitmen Prabowo Subianto dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui keterlibatan Indonesia di forum internasional Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Donald Trump.
Pernyataan itu disampaikan Andre saat menghadiri diskusi publik bersama mahasiswa di Universitas Andalas, Kamis (9/4/2026).
“Presiden Prabowo sebagai pelaksana konstitusi Indonesia, dia ini ingin mendukung kemerdekaan Palestina,” ujar Andre.
Ia menilai forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak lagi efektif, sehingga diperlukan kanal alternatif untuk memperjuangkan isu global tersebut.
“Beliau melihat PBB tidak efektif. Ada panggung namanya BoP, panggung itu adalah panggung untuk perjuangan,” katanya.
Menurut Andre, keterlibatan Indonesia dalam BoP memungkinkan perjuangan dilakukan secara langsung bersama negara-negara lain.
“Dan tidak hanya Indonesia, negara Arab, negara Islam, bergabung di situ untuk melakukan perjuangan memerdekakan Palestina dari dalam. Bertarung gagasan langsung dengan Israel,” tegasnya.
Andre menambahkan, Indonesia tidak akan ragu keluar dari forum tersebut jika tujuan tidak tercapai.
“Kalau gagal memperjuangkan Palestina, kita keluar. Dan itu kita lakukan secara tatap muka,” ujarnya.
Kritik Mahasiswa Disorot
Dalam forum yang juga membahas evaluasi kinerja pemerintah, Andre menekankan pentingnya kritik berbasis data dan fakta, bukan sekadar opini.
“Saya dulu juga Presiden Mahasiswa. Saya tahu rasanya berjuang di jalan. Tapi kritiklah dengan data dan fakta, jangan hanya dengan narasi tanpa dasar. Diplomasi dan data itu jauh lebih kuat daripada sekadar teriakan,” ujarnya.
Ia turut memaparkan sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, hingga dukungan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Menurutnya, program MBG memberi dampak ekonomi signifikan.
“Perputaran uang dari MBG di Sumatera Barat mencapai sekitar Rp10 sampai Rp12 triliun. Sekitar 86 persen dinikmati masyarakat sekitar sekolah dan pelaku UMKM,” katanya.
Argumen Presiden BEM Dipertanyakan
Di sisi lain, Presiden BEM KM Unand, Shabbarin Syakur, menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk implementasi MBG.
“Suara yang kami bawa di BEM Unand ini bukan suara hasil karangan di atas meja. Kami punya tim kajian yang turun langsung mendengar keluhan di bawah,” ujarnya.
Namun dalam dinamika diskusi, kritik yang disampaikan dinilai belum sepenuhnya ditopang data komprehensif, terutama terkait evaluasi implementasi program di lapangan.
Syakur sendiri mengakui mahasiswa tidak menolak program tersebut, tetapi menilai pelaksanaannya perlu pembenahan.
“Kami sepakat stunting harus ditekan. Namun implementasinya masih terkesan terburu-buru dan top-down. Ini yang kami sebut perlu evaluasi total,” katanya.
Pernyataan tersebut belum diikuti dengan pemaparan data rinci atau indikator terukur yang dapat memperkuat argumen evaluatif yang disampaikan, sehingga memunculkan perbandingan kontras dengan pendekatan berbasis angka yang dipaparkan Andre dalam forum yang sama.
Akademisi Tekankan Keseimbangan
Diskusi turut menghadirkan akademisi yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kritik dan solusi berbasis data.
Dosen FISIP Unand, Indah Adi Putri, menilai program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Malse Yulivestra menyoroti pentingnya keberlanjutan program serta keterlibatan pelaku lokal.
Di sisi lain, dosen FIB Unand, Hary Efendi Iskandar, mengapresiasi kehadiran Andre dalam forum tersebut.
“Diundang sama adik-adik karena jiwa aktivisnya datang ke sini. Sebenarnya beliau bisa saja tidak merespons, tapi justru hadir berdiskusi bersama mahasiswa. Ini perlu kita apresiasi,” ujarnya.
Diskusi tersebut mencerminkan perbedaan pendekatan antara kritik mahasiswa dan paparan pemerintah, di mana tuntutan penggunaan data dan argumentasi terukur menjadi sorotan utama dalam menguji kualitas wacana publik di ruang akademik. (*/Rel)
