JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat investasi masyarakat dalam pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai Rp54 triliun di seluruh Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan dana tersebut berasal dari partisipasi investor yang terlibat dalam pembangunan SPPG di berbagai daerah.
“Kurang lebih sudah Rp54 triliun dana investor yang bergerak di sektor pembangunan SPPG,” ujar Dadan, Rabu (15/4/2026).
Ia mengungkapkan hingga kini sekitar 27.000 unit SPPG telah beroperasi dari Sabang hingga Merauke. Seluruhnya dibangun melalui kolaborasi antara masyarakat dan mitra, yang dinilai mampu mempercepat pembangunan dibandingkan jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah.
Pada 2025, BGN mengalokasikan anggaran sekitar Rp6 triliun, namun realisasi pembangunan baru mencapai 315 unit dan belum seluruhnya beroperasi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan percepatan yang dihasilkan melalui dukungan investasi swasta.
“Dengan keterlibatan investor, pembangunan SPPG bisa berjalan jauh lebih cepat dan merata,” kata Dadan.
Selain memperluas layanan gizi, pembangunan SPPG juga berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. Dalam tahap konstruksi, satu unit dapur mampu menyerap sekitar 15 hingga 20 tenaga kerja lokal, sekaligus menggerakkan penggunaan material dari daerah setempat.
Setelah beroperasi, setiap SPPG mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan. Sebagian besar dana tersebut, sekitar 70 persen, digunakan untuk membeli bahan baku dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara itu, sekitar 20 persen dialokasikan untuk operasional, termasuk pembayaran upah bagi 47 relawan lokal dengan kisaran Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per orang. Adapun 10 persen sisanya digunakan untuk pengembalian investasi.
Dadan menilai skema tersebut turut mendorong efisiensi distribusi hasil pertanian sekaligus menekan potensi pemborosan.
“Sekarang tidak pernah terdengar lagi ada produk pertanian yang dibuang-buang, semua termanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Program MBG sendiri telah melibatkan sekitar 1,1 juta relawan di seluruh Indonesia dan menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita.
Menurut Dadan, tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi berbasis komunitas.
Ke depan, BGN menargetkan perluasan jaringan SPPG, termasuk ke wilayah terpencil, dengan tambahan sekitar 9.000 unit untuk melayani 3 juta penduduk.
“Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha perlu terus diperkuat agar jangkauan program ini semakin luas,” kata Dadan. (*/Rel)
