JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Ke depan, bansos tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan langsung disalurkan secara tunai kepada penerima manfaat melalui skema direct cash transfer.
Rencana tersebut diungkapkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat menghadiri agenda di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026).
Menurut Luhut, pemerintah telah menghimpun berbagai jenis bantuan sosial yang selama ini disalurkan kepada masyarakat. Dari hasil penghitungan tersebut, nilai bantuan yang diterima setiap penerima manfaat diperkirakan mencapai Rp5,4 juta.
“Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp5,4 juta per orang. Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” ujar Luhut.
Tak hanya mengubah mekanisme penyaluran bansos, pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) untuk mengelompokkan dan memetakan penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.
Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi digital pemerintahan yang saat ini sedang dipersiapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain bansos, pemanfaatan AI juga akan diterapkan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah ingin memastikan bantuan pembiayaan dapat diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi kriteria.
“Kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan KUR yang baik, karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi, Government Technology,” katanya.
Luhut menjelaskan, digitalisasi layanan pemerintahan melalui konsep Government Technology akan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan data bantuan dan berbagai program pemerintah lainnya.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan memiliki sistem identitas tunggal nasional berbasis digital atau Digital Single ID pada akhir tahun 2026. Sistem tersebut nantinya akan mengintegrasikan seluruh data penerima bantuan sehingga penyaluran bansos dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien.
“Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar,” ungkapnya.
Kebijakan ini diyakini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengurangi kebocoran anggaran, memperbaiki akurasi data penerima manfaat, sekaligus memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. (*/Rel)
