PADANG, ALINIANEWS.COM – Pemerintah mulai mengerem ekspansi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menetapkan pembatasan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG maksimal enam unit di setiap kecamatan serta menghentikan sementara pendaftaran dapur baru di seluruh Indonesia.
Kebijakan tersebut diumumkan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang sebagai bagian dari langkah pembenahan program setelah jumlah dapur MBG yang beroperasi melonjak hingga lebih dari 27.000 unit.
“Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat.
Menurut Nanik, jumlah dapur yang telah berdiri maupun yang sedang mengajukan izin dinilai sudah mencukupi untuk saat ini. Karena itu, pemerintah memilih melakukan moratorium sambil mengevaluasi kebutuhan layanan secara menyeluruh di setiap daerah.
“Jadi moratorium. Lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya,” ujarnya.
BGN akan melakukan pemetaan ulang kebutuhan dapur MBG berdasarkan jumlah penerima manfaat di tingkat kecamatan dan kabupaten. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan apakah pendaftaran dapur baru kembali dibuka atau tidak.
Dapur Menumpuk di Kota, Daerah 3T Masih Tertinggal
Nanik mengakui distribusi dapur MBG saat ini belum merata. Sebagian besar dapur terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih minim layanan.
“Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi. Yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” katanya.
Arahan tersebut, lanjut Nanik, merupakan pesan langsung Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memprioritaskan pemenuhan gizi masyarakat di wilayah terpencil sebelum memperluas jangkauan program ke daerah lain.
Dampak kebijakan itu mulai terasa di sejumlah daerah. Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, beberapa dapur MBG disebut berpotensi ditutup atau direlokasi karena jumlahnya melebihi batas maksimal yang ditetapkan BGN.
Fokus Efisiensi, Anggaran Tersisa Rp26,8 Triliun
Selain menata distribusi dapur, pimpinan baru BGN juga menjadikan efisiensi anggaran sebagai agenda utama. Nanik mengungkapkan anggaran yang tersisa setelah penyesuaian pemerintah saat ini sekitar Rp26,8 triliun.
“Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Meskipun sekarang sudah dipotong, tinggal Rp26,8 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran,” ujarnya.
Untuk mendukung operasional MBG di wilayah 3T, BGN mulai membuka berbagai alternatif pembiayaan di luar APBN. Sumber pendanaan tersebut antara lain berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN maupun swasta, hibah lembaga internasional, hingga pemanfaatan fasilitas dapur yang sudah tersedia di daerah.
“Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu full 100 persen dibiayai APBN,” kata Nanik.
Pemerintah juga membuka opsi penggunaan kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas memasak lain yang telah tersedia di kawasan terpencil. Langkah itu dinilai lebih efisien dibanding membangun dapur baru, terutama di daerah dengan jumlah penerima manfaat yang tidak terlalu besar.
Tak Lagi Kejar Target 82,9 Juta Penerima
Dalam kesempatan yang sama, Nanik memberi sinyal perubahan arah pelaksanaan program MBG. Jika sebelumnya pemerintah menargetkan cakupan penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang tahun ini, kini fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan ketepatan sasaran.
“Kami sudah menyampaikan ke Presiden bahwa tahun ini, kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menandai perubahan pendekatan dalam program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih mengejar angka penerima manfaat semata, pemerintah kini menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan, kualitas layanan, serta pemerataan akses hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh program MBG. (*/Rel)
