JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Maraknya dugaan penipuan berkedok pengurusan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat. Di tengah munculnya sejumlah kasus di berbagai daerah, BGN menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan secara daring dan tidak dipungut biaya sepeser pun.
Peringatan itu disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, saat menghadiri kegiatan di Polda Nusa Tenggara Barat, Jumat (29/5/2026).
Menurut Sony, aparat penegak hukum saat ini telah menangani sejumlah perkara dugaan penipuan yang berkaitan dengan Program MBG, termasuk di Jawa Barat, Batam, dan Lombok Timur. Modus yang digunakan pelaku umumnya hampir serupa, yakni mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat BGN atau pihak-pihak berpengaruh yang disebut bisa meloloskan calon mitra mendapatkan titik dapur MBG.
“Biasanya mereka mengaku kenal pejabat BGN, mengaku keluarga atau relasi, bahkan hanya bermodalkan foto bersama pejabat,” ujar Sony.
Pelaku kemudian menawarkan bantuan percepatan verifikasi, pengurusan administrasi, hingga menjanjikan lokasi dapur MBG dengan imbalan sejumlah uang. Padahal, kata Sony, mekanisme resmi pengajuan mitra sama sekali tidak melibatkan pertemuan dengan panitia pusat maupun pembayaran tertentu.
Ia menjelaskan proses pendaftaran dimulai melalui portal resmi BGN, dilanjutkan dengan verifikasi administrasi, pengecekan kesiapan dapur, hingga survei lapangan untuk memastikan kelayakan operasional.
“Semua proses dilakukan online. Survei lapangan hanya untuk memastikan kesiapan operasional dapur,” katanya.
Sony kembali menegaskan bahwa masyarakat harus waspada terhadap siapapun yang menawarkan jasa pengurusan atau menjanjikan kelulusan verifikasi dengan meminta sejumlah uang.
“Proses pengajuan masyarakat untuk menjadi mitra BGN dilakukan secara online. Tidak ada pertemuan dengan panitia pusat dan tidak ada pungutan biaya dalam proses verifikasi,” tegasnya.
Peringatan tersebut sekaligus memperkuat langkah BGN yang sebelumnya membuka saluran pengaduan melalui hotline SAGI 127 guna menampung laporan masyarakat terkait dugaan penipuan, pungutan liar, maupun pencatutan nama pejabat dalam Program MBG.
Sony mengatakan masyarakat yang merasa dirugikan tidak perlu ragu melapor kepada aparat kepolisian agar kasus dapat ditindaklanjuti secara hukum.
“Kalau ada yang merasa ditipu atau dimintai uang, silakan lapor ke polisi. Ada yang terlapornya yayasan, ada juga perorangan,” ujarnya.
Menurut dia, sejak sistem pendaftaran daring diberlakukan pada April 2025, BGN sebenarnya telah berulang kali mengingatkan masyarakat bahwa seluruh proses dilakukan secara gratis. Namun peringatan tersebut baru menjadi perhatian luas setelah sejumlah kasus mencuat ke publik.
“Karena BGN bukan aparat penegak hukum. Tugas kami memberi edukasi dan memastikan masyarakat tahu bahwa proses ini gratis. Soal proses hukum, nanti aparat yang tangani,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Sony juga mengungkapkan bahwa satu yayasan hanya diperbolehkan mengelola maksimal 10 dapur MBG dalam satu provinsi atau maksimal lima dapur apabila tersebar di beberapa provinsi.
“Semua punya hak yang sama untuk membangun SPPG, BGN tidak melihat latar belakang siapa yang membuat, yang penting memenuhi standar yang ditetapkan BGN,” tegasnya.
Hingga akhir Mei 2026, BGN mencatat sekitar 29.400 dapur MBG telah terverifikasi secara nasional. Dari jumlah tersebut, sekitar 27.900 dapur sudah beroperasi melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, hingga tenaga pendidik.
Meski demikian, BGN saat ini menghentikan sementara pengajuan dapur baru sambil menunggu proses validasi kebutuhan riil di setiap kecamatan selesai dilakukan.
“Saat ini pengajuan baru dihentikan sementara sampai validasi data selesai,” pungkas Sony. (*/Rel)
