JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberi perhatian khusus pada aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar memastikan standar kebersihan dapur dijalankan secara ketat, terutama terkait penanganan sisa makanan.
Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan jajaran BGN di Jakarta, Senin (27/4/2026). Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan Wapres menyoroti potensi risiko kesehatan dari pengelolaan sisa makanan yang tidak tepat.
“Pak Gibran mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai masuk ke dapur, karena sisa makanan ini yang berpotensi menjadi salah satu sumber penyakit,” ujar Nanik.
Sebagai langkah pencegahan, Gibran juga menyarankan agar proses pembersihan sisa makanan dilakukan di luar area dapur guna menghindari kontaminasi silang.
“Beliau menyarankan, sisa-sisa makanan dibersihkan di luar dapur,” tambahnya.
Menurut Nanik, arahan tersebut akan menjadi bagian dari penguatan standar keamanan pangan dalam program MBG agar kualitas makanan tetap terjaga dan aman dikonsumsi masyarakat. Ia menilai latar belakang Gibran sebagai mantan pengusaha katering turut memengaruhi perhatiannya terhadap detail operasional dapur.
“Sebagai mantan pengusaha di bidang katering, Wapres paham benar soal SOP alur dapur dan hal-hal kritis dalam hal keamanan pangan,” ucap Nanik.
Selain isu keamanan pangan, Gibran juga menyoroti pemerataan pelaksanaan program MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah daerah di Papua, ia menemukan masih banyak wilayah yang belum memiliki fasilitas dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk mempercepat pemerataan, BGN didorong melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), terutama dalam pembangunan infrastruktur dapur.
“Sebaiknya wilayah 3T kita melibatkan BUMN, dari CSR mereka bisa untuk membangun dapur, sehingga tidak harus dari APBN untuk membangun dapur atau SPPG,” pungkas Nanik.
Pemerintah menilai penguatan aspek keamanan pangan dan percepatan distribusi infrastruktur menjadi kunci agar program MBG berjalan efektif sekaligus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (*/Rel)
