JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Kabar mengenai seorang siswa SDN 01 Banjaranyar yang disebut dikeluarkan dari sekolah setelah orang tuanya mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) membantah keras tudingan tersebut dan memastikan siswa yang bersangkutan masih berstatus sebagai peserta didik.
Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, menegaskan informasi yang berkembang di masyarakat tidak sesuai fakta di lapangan.
“Kejadian di SDN 01 Banjaranyar mengenai siswa yang dikeluarkan karena kritis terhadap MBG itu tidak benar. Hingga saat ini, tidak ada siswa yang dikeluarkan. Siswa tersebut masih berstatus peserta didik,” kata Reza, Selasa (5/5/2026).
Menurut Reza, persoalan yang sempat mencuat sebenarnya telah diselesaikan pihak sekolah melalui edukasi kepada wali murid terkait pagu anggaran program MBG yang sebelumnya dipersoalkan.
Ia menjelaskan polemik bermula dari kesalahpahaman orang tua siswa mengenai besaran biaya menu MBG, khususnya selama bulan Ramadan. Orang tua siswa mengira harga paket MBG mencapai Rp15 ribu, padahal tarif sebenarnya hanya Rp8 ribu untuk porsi kecil dan Rp10 ribu untuk porsi besar.
“Masalah tersebut sudah diselesaikan oleh pihak sekolah dengan memberikan edukasi kepada wali siswa mengenai pagu anggaran MBG yang menjadi keluhan wali siswa,” ujar Reza.
Persoalan ini disebut telah muncul sejak 27 Januari 2026 dan kembali ramai pada pertengahan April 2026 setelah berkembang menjadi narasi dugaan pemberhentian siswa secara sepihak.
Awalnya, perdebatan di media sosial berkaitan dengan kritik orang tua siswa terhadap pungutan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan infaq sekolah. Namun isu tersebut kemudian melebar hingga menyentuh program MBG.
Dalam proses penanganannya, pihak sekolah bersama aparat setempat disebut telah melakukan klarifikasi dan penyelesaian, termasuk melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sementara itu, SPPG Pemalang Randudongkal 2 juga melakukan evaluasi layanan untuk meningkatkan kualitas menu MBG.
Meski demikian, orang tua siswa, Arsyad Tugimin, mengaku mengalami perlakuan berbeda usai videonya viral di media sosial. Ia menyebut sempat dipanggil pihak sekolah dan terjadi perdebatan yang menurutnya berujung pada pemberhentian lisan terhadap anaknya.
“Disampaikan langsung, mulai besok anak kamu saya keluarkan, tidak usah sekolah di sini,” ungkap Arsyad.
Arsyad menegaskan tujuan awal dirinya mengunggah video hanyalah untuk memberikan edukasi terkait aturan sekolah, termasuk persoalan pungutan LKS dan infaq.
“Tujuan saya hanya mengedukasi. Saya tidak ingin ada hal yang tidak sesuai aturan terjadi di sekolah,” katanya.
Ia juga menyebut kondisi psikologis anaknya menurun setelah sempat kembali bersekolah namun merasa dipermalukan oleh oknum guru.
“Anak saya bilang malu dan tidak mau sekolah lagi karena sering dipanggil dengan nama saya,” ujar Arsyad.
Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian pada Maret 2026 dengan dugaan perundungan. Hingga awal Mei 2026, siswa yang bersangkutan dilaporkan telah lebih dari dua bulan tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Di sisi lain, Kepala SDN 01 Banjaranyar, Sri Umbartiningsih, menyatakan para siswa justru antusias mengikuti program MBG.
“Siswa di sekolah kami sangat antusias adanya MBG. Ini dibuktikan dengan siswa yang menunggu ketika MBG dibagikan. Siswa sering kali meminta untuk memakan MBG punya temannya yang tidak berangkat sekolah,” ujarnya.
BGN menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan MBG agar program tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran di sekolah-sekolah. Saat ini, SPPG Pemalang Randudongkal 2 diketahui telah melayani sebanyak 3.608 penerima manfaat sejak mulai beroperasi pada 1 September 2025. (*/Rel)
