JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melontarkan peringatan keras kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Ia menegaskan tidak ada ruang aman bagi pelaku korupsi, bahkan setelah mereka tidak lagi menjabat atau telah memasuki masa pensiun.
Peringatan tersebut disampaikan Gus Ipul saat rapat pimpinan di lingkungan Kemensos sebagai bagian dari penguatan integritas menjelang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026.
“Tidak ada zona aman untuk korupsi. Tidak kena sekarang, nanti. Tidak kena nanti, pensiun kena,” kata Gus Ipul, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, setiap pelanggaran yang dilakukan aparatur negara pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban hukum. Karena itu, seluruh jajaran Kemensos diminta menjadikan integritas sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugas.
Gus Ipul menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai perintah yang wajib dijalankan seluruh kementerian dan lembaga negara.
“Kita tahu kemarin ada pidato presiden soal integritas. Ketika Presiden pidato, itu pada dasarnya adalah perintah bukan imbauan. Kemensos wajib menangkap pesannya,” ujarnya.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu mengatakan penguatan integritas harus menjadi cara berpikir baru di lingkungan Kemensos. Menurutnya, tidak ada lagi celah bagi aparatur yang mencoba menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kami berkomitmen penuh melakukan pembenahan internal dan tidak akan mundur dalam menjaga tata kelola yang bersih. Setiap pelanggaran pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pimpinan Satker Diminta Awasi Bawahan
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menginstruksikan seluruh pimpinan unit kerja dan kepala satuan kerja (satker) agar memperkuat pengawasan terhadap bawahannya.
Ia menekankan evaluasi internal harus dilakukan secara aktif tanpa menunggu temuan dari auditor eksternal maupun aparat penegak hukum.
“Wajib mengawasi ke bawah. Itu tanggung jawab setiap pimpinan unit,” katanya.
Lebih jauh, Gus Ipul mengingatkan bahwa pimpinan satker tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab ketika terjadi pelanggaran di unit kerja yang mereka pimpin.
Menurutnya, ketidaktahuan atas praktik penyimpangan dapat dikategorikan sebagai kelalaian, sedangkan sikap diam terhadap pelanggaran dapat dianggap sebagai bentuk keterlibatan.
“Jika ada yang menyimpang di satuan kerja Anda dan Anda tidak tahu, itu kelalaian. Jika tahu tapi diam, itu keterlibatan. Setiap pimpinan unit bertanggung jawab atas integritas Satkernya. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban jabatan,” tegas Gus Ipul.
Terapkan Zero Tolerance terhadap Korupsi
Sebagai langkah konkret, Kemensos menargetkan penerapan prinsip zero tolerance terhadap berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari gratifikasi, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan kewenangan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan memastikan seluruh program sosial pemerintah berjalan tepat sasaran.
Gus Ipul menegaskan Kemensos harus menjadi contoh kementerian yang mampu melakukan pembenahan dari dalam tanpa harus menunggu tekanan dari luar.
“Saatnya kita benar-benar menguatkan tekad, membersihkan diri, istilah presiden itu, agar program strategis ini dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan keras Gus Ipul tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus korupsi yang menjerat sejumlah pejabat negara dalam beberapa waktu terakhir. Dengan penguatan pengawasan internal dan penerapan prinsip tanpa toleransi, Kemensos berharap dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan seluruh anggaran bantuan sosial digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
