JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Ancaman mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, untuk membuka daftar pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu respons berantai dari sejumlah tokoh nasional.
Sejumlah pejabat, politisi, hingga pimpinan lembaga negara ramai-ramai membantah keterlibatan mereka setelah nama-nama tertentu mulai dikaitkan dengan perkara yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung.
Sony, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) dan menyatakan siap bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengungkapkan bahwa kliennya telah menyebut sedikitnya 26 nama dalam proses pemeriksaan.
“Pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif. (Total jumlah nama) 26, kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja,” ujar Krisna.
Meski tidak mengungkap identitas nama-nama tersebut, pernyataan itu langsung memicu spekulasi luas di ruang publik dan media sosial.
Demokrat: AHY Tidak Kenal Sony
Salah satu pihak yang memberikan klarifikasi adalah Partai Demokrat. Partai berlambang mercy itu menegaskan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak memiliki hubungan apa pun dengan Sony Sonjaya maupun program dapur MBG.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Sony.
“Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya,” kata Herzaky.
Ia juga menegaskan AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, ataupun meminta dukungan terkait proyek dapur MBG.
“AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegasnya.
Anggota DPR Sebut Isu yang Beredar Hoaks
Bantahan juga datang dari kalangan legislatif.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menepis isu yang mengaitkan dirinya maupun anggota Komisi IX dengan dugaan korupsi MBG.
“Tidak benar, semua anggota Komisi IX tidak terlibat korupsi di BGN. Itu infonya hoaks,” kata Yahya.
Sebelumnya, nama anggota Komisi IX dari Fraksi PAN, Irma Chaniago, juga sempat beredar dan telah lebih dahulu membantah tudingan tersebut.
Wakil Ketua KPK Ikut Terseret
Nama Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga sempat muncul dalam informasi yang beredar di media sosial.
Fitroh menegaskan dirinya tidak memiliki hubungan apa pun dengan Sony Sonjaya.
“Saya tidak kenal secara personal dengan Sony dan saya tidak pernah komunikasi untuk minta titik dapur, apalagi membeli titik karena saya tidak bisnis dapur,” ujarnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo turut memberikan penjelasan bahwa Fitroh tidak mengenal Sony Sonjaya.
“Pak Fitroh Rochcayanto tidak mengenal saudara Sony Sonjaya,” kata Budi.
Ia juga menjelaskan yayasan yang sempat dikaitkan dengan program MBG telah berdiri jauh sebelum program tersebut diluncurkan.
“Kemudian terkait yayasannya sudah dibentuk jauh sebelum adanya program MBG. Yayasan ini fokus bergerak dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Wamendagri: Hanya Koordinasi Kedinasan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya juga memberikan klarifikasi atas isu yang mengaitkan dirinya dengan kasus MBG.
Menurut Bima, komunikasi yang pernah dilakukan dengan pihak BGN semata-mata terkait pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Tidak ada kepentingan pribadi, apalagi sampai memiliki dapur. Saya hanya bertemu dan berkoordinasi dengan pimpinan BGN di rapat koordinasi resmi,” katanya.
Ia menjelaskan koordinasi tersebut merupakan bagian dari tugas Kemendagri sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.
“Termasuk masalah di titik terpencil yang juga jadi tugas Kemendagri. Ada juga laporan dari teman-teman Kadin terkait pelaksanaan MBG di daerah yang perlu ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dudung Akui Pernah Hubungi Dadan, Tapi untuk Pesantren
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman juga membantah tudingan yang menyebut dirinya memiliki titik dapur MBG melalui mantan Kepala BGN Dadan Hindayana.
Dudung mengakui pernah menghubungi Dadan, namun hanya untuk memperkenalkan pengurus pesantren yang ingin mengikuti program MBG.
“Ada berita Pak Dudung katanya punya titik dapur melalui Pak Dadan. Saya informasikan, jadi beberapa bulan yang lalu mungkin enam bulan yang lalu saya kan dekat dengan pesantren,” kata Dudung.
Menurutnya, sejumlah pesantren saat itu meminta bantuan untuk dikenalkan kepada pihak BGN karena ingin menjadi penerima manfaat sekaligus pelaksana program.
“Ada pengurus-pengurus pesantren itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren untuk sebagai sasaran penerima manfaat karena di pesantren itu kan ada santrinya 4.000, ada yang 5.000 sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya,” ujarnya.
Dudung menegaskan setelah memperkenalkan pihak pesantren kepada BGN, dirinya tidak lagi terlibat dalam proses lanjutan. (*/Rel)
