JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Di tengah transisi kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN), pembangunan infrastruktur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan telah menyelesaikan pembangunan 222 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sekitar 10 hingga 20 dapur dibangun di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
“SPPG, kita kejar sekitar ada 222. Mungkin sekitar 10-20 ada kan, yang di PLBN, yang 3T ini, sekitar 10-20,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Dody menjelaskan pembangunan dapur MBG dilakukan berdasarkan penentuan lokasi yang disusun bersama Badan Gizi Nasional dan Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, Kementerian PU hanya bertugas membangun fasilitas fisiknya sesuai titik yang telah ditetapkan.
“Penentuan titik itu kan ditentukan bersama dengan Kemendagri dan BGN. Jadi mandatnya itu awalnya 3T, itu kan kita bicara APBN ya, tapi kemudian untuk titiknya ditentukan bersama Kemendagri dan BGN. Jadi memang kalau di 3T, ya ada beberapa di 3T, ada beberapa di PLBN, tapi yang dekat-dekat sini juga ada. Kita ikut arahannya saja,” jelasnya.
Menurut Dody, seluruh bangunan dapur MBG saat ini telah selesai dikerjakan dan tengah memasuki tahap serah terima kepada BGN. Namun proses administrasi tersebut masih berlangsung karena pihak BGN ingin melakukan pemeriksaan terhadap setiap bangunan sebelum diterima secara resmi.
“Hari ini sedang berproses serah terima dengan BGN. Kepala BGN mau mengecek satu-satu sebelum mereka menerima. Tapi secara utuh sudah selesai semua,” katanya.
Meski demikian, Dody mengakui koordinasi lanjutan dengan BGN belum berjalan optimal menyusul dinamika yang terjadi di lembaga tersebut setelah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.
“Nanti kita, minggu depan lah, ini kan masih belum stabil ya. Mungkin minggu depan, kita akan koordinasi dengan jajaran BGN. Karena kita sudah punya 222, ini mau diapakan dulu nih. Sebagian kan juga ada di daerah 3T. Jadi setelah itu baru kita akan bicara lebih lanjut,” ujarnya.
Dody menjelaskan, Kementerian PU membangun dua tipe dapur MBG sesuai jumlah penerima manfaat yang akan dilayani.
Untuk SPPG dengan kapasitas di bawah 1.000 penerima manfaat, bangunan dibuat berukuran sekitar 10 meter x 15 meter. Sementara dapur yang melayani lebih dari 1.000 hingga 3.000 penerima manfaat dibangun dengan ukuran sekitar 20 meter x 20 meter.
Tak hanya menyediakan bangunan utama, setiap dapur juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang agar tetap dapat beroperasi dalam berbagai kondisi.
“Nah untuk yang penerima manfaatnya sampai dengan di atas 1.000 sampai dengan 3.000 itu kita bangunkan 20×20 meter persegi bangunannya doang ya. Tapi di situ plus-plus semua ada genset, ada pengolahan air limbah, untuk SPAM-nya juga kita siapkan,” kata Dody.
Ia menambahkan keberadaan generator set menjadi bagian penting dari desain dapur MBG untuk mengantisipasi gangguan listrik yang dapat merusak bahan makanan yang tersimpan di ruang pendingin.
“Jadi kami mengantisipasi, misalnya mendadak listrik mati pun, bahan-bahan mentah yang disimpan di lemari pendingin itu tidak rusak. Nah ini kemudian ada genset yang kalau enggak salah 25-40 kVA, tergantung besar kecilnya bangunan,” tuturnya.
Dengan rampungnya pembangunan 222 dapur MBG tersebut, pemerintah kini memasuki tahap penyiapan operasional agar fasilitas yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah, termasuk wilayah 3T dan kawasan perbatasan negara. (*/Rel)
