Prof. Dadan Hindayana Tegaskan Transparansi Program MBG: Mitra SPPG Adalah Pejuang Merah Putih, Bukan “Maling Berkedok Gizi”

JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana memberikan tanggapan tegas namun konstruktif terhadap pernyataan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyematkan istilah kontroversial terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Prof. Dadan, kritik dari kalangan mahasiswa merupakan bagian penting dari tradisi intelektual dalam demokrasi. Namun kritik tersebut perlu disampaikan secara objektif, berbasis data, serta menjaga etika akademik, agar tidak menimbulkan persepsi yang menyesatkan di tengah masyarakat.

“Saya melihat Ketua BEM UGM sebagai anak muda yang cerdas dan memiliki semangat kritis. Sikap kritis seperti itu sangat penting bagi masa depan kepemimpinan bangsa. Namun kritik harus dibangun di atas data, analisis yang objektif, dan tetap menjaga adab dalam berdialog,” ujar Prof. Dadan. Ia menilai pelabelan program strategis nasional sebagai “Maling Berkedok Gizi” tidak mencerminkan keseluruhan fakta yang terjadi dalam implementasi program tersebut.

Sistem Pengelolaan Anggaran Berlapis dan Transparan

Prof. Dadan menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan dalam program MBG dirancang dengan sistem pengawasan yang ketat dan transparan.

Iklan

Sekitar 93 persen anggaran Badan Gizi Nasional disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui sistem virtual account, sehingga aliran dana dapat ditelusuri secara digital.

“Setiap transaksi hanya dapat dilakukan apabila disetujui oleh dua pihak sekaligus, yakni pejabat Badan Gizi Nasional dan mitra pengelola SPPG. Jika salah satu pihak tidak memberikan persetujuan, dana tidak dapat digunakan. Ini merupakan mekanisme kontrol ganda untuk memastikan akuntabilitas,” jelasnya. Selain itu, seluruh pengadaan bahan pangan dalam program MBG wajib mengacu pada harga pasar yang dapat diverifikasi, sehingga potensi mark-up dapat segera terdeteksi melalui sistem audit internal maupun audit lembaga pengawas seperti BPKP.

BACA JUGA  MBG Bukan Sekadar Makan Siang Gratis: Kelompok Rentan Harus Menjadi Prioritas Utama

“Jika terdapat selisih harga yang tidak wajar, sistem pengawasan akan langsung mengidentifikasinya. Bahkan dalam beberapa kasus, ada SPPG yang diminta mengembalikan dana setelah proses audit menemukan ketidaksesuaian harga,” tegasnya.

Mitra SPPG Berinvestasi dan Menanggung Risiko

Prof. Dadan juga menegaskan bahwa keberhasilan percepatan pembangunan infrastruktur dapur MBG di seluruh Indonesia tidak lepas dari kontribusi para mitra masyarakat yang berinvestasi secara langsung. Saat ini telah berdiri sekitar 24.400 SPPG di berbagai wilayah Indonesia, yang sebagian besar dibangun melalui investasi mitra.

“Rata-rata mitra menginvestasikan sekitar Rp2 miliar untuk pembangunan dapur dan pengadaan peralatan, bahkan belum termasuk biaya tanah. Ini adalah investasi nyata dari masyarakat untuk mendukung program pemenuhan gizi nasional,” ujarnya. Sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi tersebut, pemerintah memberikan insentif operasional sekitar Rp6 juta per hari kepada mitra.

“Insentif tersebut bukanlah hadiah, melainkan mekanisme wajar agar investasi yang mereka keluarkan dapat kembali secara bertahap. Bahkan dalam kondisi operasional yang lancar sekalipun, pengembalian investasi biasanya membutuhkan waktu sekitar dua tahun,” jelas Prof. Dadan. Lebih jauh, ia menekankan bahwa seluruh risiko operasional, termasuk kerusakan peralatan, bencana alam, hingga kebakaran, sepenuhnya menjadi tanggung jawab mitra.

“Jika terjadi banjir yang merusak fasilitas atau kebakaran yang menghancurkan peralatan dapur, kerugian tersebut ditanggung oleh mitra, bukan oleh negara,” katanya.

BACA JUGA  Dari Instrumen Aspirasi Menjadi Ladang Bisnis Politik? Akademisi Internasional Soroti Dinamika Pokir di Sumatera Barat

Menggerakkan Ekonomi Rakyat

Selain berfungsi sebagai program pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, MBG juga memiliki dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Menurut Prof. Dadan, rantai pasok program ini secara langsung melibatkan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta tenaga kerja lokal di berbagai daerah.

“Kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG sebagian besar berasal dari produksi lokal. Ini berarti hasil panen petani terserap, produk peternak dan nelayan mendapatkan pasar yang pasti, dan UMKM lokal ikut terlibat dalam rantai distribusi,” jelasnya. Di sisi lain, operasional setiap dapur SPPG juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, mulai dari tenaga dapur, logistik, hingga distribusi makanan.

“Program ini tidak hanya memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat di tingkat lokal,” tambahnya.

Percepatan Layanan Gizi Nasional

Prof. Dadan menilai keterlibatan mitra merupakan faktor kunci yang memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur program MBG. Jika seluruh pembangunan dapur dilakukan melalui mekanisme APBN, proses administrasi dan pengadaan akan membutuhkan waktu jauh lebih lama.

“Pembangunan dengan mekanisme APBN bisa memerlukan waktu minimal lima bulan karena proses administrasi dan tender. Sementara jika mitra membangun sendiri, fasilitas bisa selesai dalam waktu sekitar dua bulan,” jelasnya. Percepatan ini dinilai sangat penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan gizi bagi jutaan anak Indonesia. Saat ini program MBG telah menjangkau sekitar 61,2 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.

BACA JUGA  Waspada! Modus Jual-Beli Titik MBG Makin Marak, BGN Bongkar Cara Kerja Pelaku

“Program pelayanan makan untuk puluhan juta penerima manfaat dalam waktu relatif singkat seperti ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia,” kata Prof. Dadan.

Mitra Disebut Pejuang Merah Putih

Di akhir keterangannya, Prof. Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra yang telah berkontribusi dalam mendukung implementasi program MBG. Ia menyebut para mitra sebagai bagian dari pejuang pembangunan pangan dan gizi nasional.

“Mereka menginvestasikan sumber daya, menanggung risiko, serta membantu negara mempercepat pelayanan gizi bagi generasi masa depan. Karena itu saya sering menyebut mereka sebagai pejuang merah putih dalam program pemenuhan gizi bangsa,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, agar program strategis nasional tersebut dapat terus disempurnakan.

“Kritik yang konstruktif selalu kami hargai. Yang terpenting adalah memastikan bahwa seluruh upaya ini bermuara pada satu tujuan besar, yaitu meningkatkan kualitas gizi dan masa depan anak-anak Indonesia,” pungkasnya. (*/Marlis-Ketua DPW HMD GEMAS Sumbar )

spot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses