Kebijakan tersebut disebut sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat di daerah.
“Sesuai keinginan Presiden, telur untuk Program MBG terutama wajib menggunakan produksi lokal,” kata Dadan dalam keterangan pers BGN, Jumat (15/5/2026).
Menurut Dadan, arahan itu sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan kebutuhan pangan dalam Program MBG berasal dari hasil produksi dalam negeri, khususnya dari peternak lokal.
Tak hanya telur, seluruh dapur MBG juga diminta memprioritaskan bahan pangan dari pelaku usaha dan petani di wilayah masing-masing.
“SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal,” ujarnya.
Dadan menjelaskan, meskipun sejumlah mitra pelaksana MBG memiliki koperasi maupun jaringan pemasok sendiri, mereka tetap diwajibkan menyerap hasil produksi peternak lokal di daerah operasional masing-masing.
Menurut dia, langkah tersebut penting agar Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal.
Selain itu, Presiden Prabowo disebut menginginkan telur sebagai sumber protein lebih sering disajikan dalam menu MBG karena dinilai mudah dijangkau dan memiliki kandungan gizi tinggi.
Meski demikian, BGN tidak menetapkan menu makanan secara seragam di seluruh Indonesia. Lembaga tersebut hanya menetapkan standar komposisi gizi yang wajib dipenuhi setiap SPPG.
“BGN tidak menetapkan menu nasional, tapi membuat standar komposisi gizi. Oleh sebab itu, menempatkan pengawas gizi di setiap SPPG agar bisa membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal,” kata Dadan.
Untuk menjaga kualitas menu tetap sesuai standar kesehatan, BGN menempatkan ahli gizi di setiap dapur MBG. Mereka bertugas menyusun menu berdasarkan potensi pangan daerah sekaligus memastikan kebutuhan nutrisi penerima program terpenuhi secara seimbang.
Dadan menilai produksi telur nasional saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan Program MBG selama distribusi dan penyerapan di tingkat daerah berjalan optimal.
“Selama produksi lokal tersedia dan kualitasnya baik, maka itu yang harus diprioritaskan. Program MBG memang dirancang agar mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,” pungkasnya.
Kebijakan penggunaan produk lokal tersebut diharapkan turut menjaga stabilitas harga hasil peternakan serta meningkatkan kesejahteraan peternak di berbagai daerah. (*/Rel)
