Gagasan besar itu mengemuka dalam Forum Silaturahmi Minangkabau Diaspora Network Global (MDNG) 2026 yang digelar di Auditorium Lantai 12 Universitas YARSI, Sabtu (23/5/2026).
Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan pembangunan Sumbar ke depan tidak bisa lagi hanya bergantung pada kekuatan APBD. Menurutnya, percepatan pembangunan membutuhkan kolaborasi besar antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan diaspora Minangkabau yang tersebar di berbagai negara.
“Kita ingin pembangunan Sumatera Barat tidak mengandalkan APBD, tetapi diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia usaha serta diaspora Minangkabau. Karena itu seluruh stakeholder harus mampu memanfaatkan peluang untuk optimalisasi pembangunan,” ujar Muhidi.
Dalam forum tersebut, Muhidi juga mengingatkan pentingnya mengubah pola pikir dari brain drain menjadi brain gain. Pengalaman, jejaring, dan keberhasilan perantau Minang di berbagai sektor dinilai harus kembali menjadi energi pembangunan di kampung halaman.
Ia menilai Sumbar memiliki potensi besar yang belum tergarap maksimal, terutama pada sektor komoditas unggulan seperti gambir, kakao, kopi, kayu manis, sawit, hingga berbagai hasil pertanian strategis lainnya.
“Kita ingin komoditas unggulan Sumatera Barat tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi berkembang menjadi industri bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan bahwa masih banyak tantangan mendasar yang harus diselesaikan di Sumbar, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar hingga rendahnya daya saing ekonomi daerah.
Menurut Mahyeldi, pembangunan ekonomi Sumbar belum sepenuhnya inklusif. Di sisi lain, sektor pariwisata, ketahanan pangan, dan pelayanan sosial ekonomi masih membutuhkan penguatan serius.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Muhidi menilai modal sosial budaya masyarakat Minangkabau seperti prinsip saiyo sakato, gotong royong, dan kuatnya ikatan kekerabatan harus dijadikan kekuatan utama pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya membangun iklim investasi yang sehat tanpa mengabaikan nilai adat dan sosial masyarakat Minang, terutama terkait persoalan tanah ulayat.
“Kami menyadari investasi membutuhkan kepastian hukum, kemudahan regulasi, dan dukungan sosial masyarakat. Terkait berbagai persoalan, termasuk tanah ulayat, nilai musyawarah dan saiyo sakato menjadi jalan penyelesaian yang adil dan bijaksana,” jelasnya.
Muhidi memastikan DPRD Sumbar akan terus memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan demi menciptakan kepastian hukum bagi investor sekaligus melindungi kepentingan masyarakat nagari.
“DPRD Provinsi Sumatera Barat akan terus menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat nagari,” tegasnya.
Dalam forum itu, Muhidi juga memperkenalkan model pembangunan kolaboratif berbasis jaringan yang disebut konsep “Bintang Laut”. Melalui pola tersebut, pembangunan daerah tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan melibatkan kolaborasi antara nagari, pemerintah, perantau, dan pelaku usaha.
Menurutnya, model tersebut akan membuat ekonomi Sumbar lebih fleksibel, adaptif, dan memiliki daya tahan lebih kuat menghadapi tantangan global.
“Investasi di Minangkabau bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi hubungan sosial dan budaya yang saling menguatkan,” tutupnya.
Forum MDNG 2026 turut dihadiri sejumlah tokoh nasional asal Minangkabau, di antaranya Dony Oskaria, Yassierli, Fadli Zon, Djamari Chaniago, serta Andre Rosiade. (*/Rel)
