MALANG, ALINIANEWS.COM — Pemerintah Kota Malang akan melaporkan temuan belatung dalam menu puding stroberi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Lowokwaru kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Kasus ini mencuat setelah orangtua siswa memprotes kualitas makanan yang dibagikan kepada anak-anak mereka.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan pihaknya akan memanggil kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna meminta klarifikasi atas dugaan kelalaian tersebut. Ia menekankan, jika terbukti tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP), maka SPPG dapat dijatuhi sanksi oleh BGN sebagai penanggung jawab program nasional.
“Kalau memang tidak sesuai standar, maka ada sanksi-sanksi yang harus diberikan kepada SPPG yang tidak mengikuti SOP yang sudah ditetapkan,” tegas Wahyu, Rabu (4/3/2026).
Wahyu menyebut, selama ini Pemkot Malang telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah. Satgas MBG, Dinas Kesehatan, serta Dinas Ketahanan Pangan rutin melakukan pemantauan dan komunikasi untuk mencegah persoalan di lapangan.
“Kami punya grup koordinasi khusus untuk saling mengingatkan dan mengevaluasi setiap temuan. Setiap ada persoalan, langsung dibahas agar tidak terulang,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan kewenangan pemberian sanksi sepenuhnya berada di tangan BGN. Termasuk jika nantinya diputuskan pencabutan kemitraan terhadap SPPG yang terbukti lalai.
“Saat ini kami laporkan dulu ke BGN. Nanti keputusan sanksi ada di mereka,” pungkas Wahyu.
Orangtua Protes
Sebelumnya, seorang orangtua siswa di SD kawasan Lowokwaru memprotes menu MBG setelah menemukan puding stroberi yang diduga berisi belatung, Selasa (3/3/2026). Temuan itu disebut bermula dari laporan orangtua siswa kelas VI yang mengirim pesan pribadi disertai foto dan video makanan tersebut.
Salah satu orangtua yang enggan disebutkan namanya mengaku khawatir terhadap keamanan konsumsi anak-anak.
“Kalau menu makanan gak pantas mending berhenti saja (program MBG), daripada anak-anak keracunan. Kalau mau dilanjutkan ya yang bener,” kata dia saat dikonfirmasi, Selasa.
Temuan ini memicu kekhawatiran di kalangan wali murid dan memunculkan desakan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dihentikan sementara hingga ada jaminan kualitas dan keamanan pangan.
Pemerintah Kota Malang memastikan kasus ini akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, sembari menunggu hasil evaluasi dari Badan Gizi Nasional. (*/Rel)
