JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Proyek teknologi informasi milik Badan Gizi Nasional (BGN) senilai sekitar Rp1,2 triliun menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Proyek yang tercatat telah selesai di sistem pengadaan pemerintah itu justru menimbulkan tanda tanya karena realisasinya dinilai tidak terlihat jelas di lapangan.
Sorotan ini mencuat dari unggahan akun Instagram @nasehat_pendaki yang menyebut data proyek tersebut berasal dari sistem resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Data ini bukan bocoran, ini muncul di sistem resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah,” tulis akun tersebut, dikutip Senin (20/4/2026).
Dalam unggahan itu disebutkan, terdapat dua proyek besar yang menjadi bagian dari pengadaan tersebut. Pertama, proyek Managed Service IT & IoT senilai Rp665,4 miliar yang ditujukan untuk 5.000 lokasi di seluruh Indonesia dan tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan kode RUP 60685370.
Kedua, proyek Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional senilai Rp600 miliar yang disebut digunakan untuk mendukung digitalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika digabungkan, total nilai kedua proyek tersebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
“Total Rp1,2 triliun. Status selesai tapi yang mengerjakan siapa? Di sistem nama perusahaan tidak ada,” tulis akun tersebut.
Sejumlah kejanggalan pun disorot. Selain tidak adanya nama perusahaan penyedia, data lain seperti NPWP hingga alamat vendor juga tidak tercantum dalam sistem.
“Kalau ini benar selesai, kenapa jejaknya hilang? Kalau ini belum selesai, kenapa statusnya ditutup?” lanjut unggahan tersebut.
Tak hanya itu, sistem yang diduga merupakan hasil dari proyek tersebut juga dinilai belum optimal. Sejumlah temuan menunjukkan masih adanya error, data kosong, hingga fitur yang belum berfungsi maksimal.
“Lebih jauh lagi, sistem yang diduga hasil proyek ratusan miliar itu masih error, data kosong, dan jauh dari kata siap pakai,” tulisnya.
Sorotan publik pun meluas, tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Transparansi bukan cuma soal data ditampilkan. Tapi soal data itu masuk akal. Kalau angka triliunan hanya hidup di dashboard, sementara hasilnya tak terasa di lapangan—publik berhak bertanya, ini proyek pembangunan atau sekadar administrasi yang dipoles rapi?” demikian kritik yang disampaikan.
Dalam sistem pengadaan pemerintah, kedua proyek tersebut diketahui menggunakan metode penunjukan langsung—mekanisme yang lazim dipakai dalam kondisi tertentu, seperti keadaan darurat atau keterbatasan penyedia. Namun, penggunaan metode ini untuk proyek bernilai besar turut memunculkan pertanyaan.
Hingga kini, Kepala BGN Dadan Hindayana belum memberikan penjelasan terkait polemik proyek IT tersebut.
Sebelumnya, Dadan sempat menanggapi isu lain terkait pengadaan barang di BGN, seperti laptop dan alat makan yang ramai diperbincangkan publik. Ia membantah angka pengadaan yang disebut mencapai Rp4 triliun.
“Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan,” ujar Dadan.
Ia menjelaskan, pengadaan laptop sepanjang 2025 hanya sekitar 5.000 unit, bukan 32.000 unit seperti yang beredar.
“Bukan 32.000 unit, tetapi sekitar 5.000 unit sepanjang 2025,” katanya.
Untuk pengadaan alat makan, Dadan menyebut hanya diperuntukkan bagi 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pagu anggaran Rp89,32 miliar dan realisasi sekitar Rp68,94 miliar. Sementara pengadaan alat dapur memiliki pagu Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar.
Ia menegaskan seluruh pengadaan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan telah melalui proses perencanaan yang sesuai.
Meski demikian, polemik proyek IT bernilai triliunan rupiah ini masih menyisakan pertanyaan besar. Publik kini menanti penjelasan resmi dari BGN untuk memastikan kejelasan data serta menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran negara. (*/Rel)
