PADANG PARIAMAN, ALINIANEWS.COM — Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyoroti lambannya realisasi bantuan sektor pertanian di Sumatera Barat, meski anggaran ratusan miliar rupiah telah disalurkan sejak awal 2026.
Sorotan itu disampaikan saat Amran meninjau langsung lahan pertanian terdampak banjir bandang di Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, pertengahan April 2026.
“Sejak awal bencana kami langsung turun. Bantuan dari Kementerian Pertanian bersama mitra mencapai Rp75 miliar, kemudian bantuan beras kurang lebih Rp1 triliun untuk tiga provinsi terdampak,” ujar Amran.
Ia mengungkapkan, khusus untuk Sumatera Barat, pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar Rp455 miliar untuk sektor pertanian dan tambahan sekitar Rp500 miliar untuk sektor perkebunan. Namun, realisasi di lapangan dinilai belum sejalan dengan besarnya anggaran yang tersedia.
“Anggarannya sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera menyelesaikan data agar bantuan bisa segera disalurkan,” tegasnya.
Amran bahkan tidak menutupi kekesalannya terhadap lambannya respons pemerintah daerah. Ia menilai kendala utama terletak pada birokrasi dan komunikasi yang tidak berjalan efektif.
“Komunikasi dan birokrasi kita,” katanya singkat.
Menurut Amran, keterlambatan ini berdampak langsung pada petani yang hingga kini masih menunggu kepastian untuk kembali menggarap lahan dan memulihkan penghasilan.
Ia menegaskan, seluruh biaya rehabilitasi lahan terdampak—sekitar 7.000 hektare—akan ditanggung pemerintah pusat guna mempercepat proses pemulihan.
“Kami sudah cairkan sejak Januari. Tadi sudah ada komitmen, dalam satu bulan ini harus selesai,” kata Amran.
Tak hanya itu, Amran juga mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah daerah. Ia menyatakan tidak segan menarik kembali anggaran jika tidak ada keseriusan dalam menindaklanjuti program pemulihan.
“Ini kalau dia (Pemda) tidak serius, aku tarik anggarannya kembali ke pusat,” ujarnya.
Menurutnya, ketidakresponsifan daerah tidak hanya menghambat pemulihan pascabencana, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan pangan.
“Kalau tidak serius melayani rakyat ya ngapain kita bantu? Apalagi terkadang anggarannya tidak habis di akhir tahun. Kita khawatir,” lanjutnya.
Di lapangan, Amran menemukan pekerjaan rehabilitasi lahan belum berjalan optimal. Bahkan, sejumlah aktivitas pengerukan disebut baru dimulai menjelang kunjungannya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy mengakui adanya keterlambatan tersebut. Ia menyebut proses birokrasi menjadi salah satu penyebab utama tersendatnya penyaluran bantuan.
“Anggaran dari pusat itu sudah sampai di provinsi, namun karena perencanaannya berkaitan dengan birokrasi jadi agak terhambat dan inilah yang akan kita ringkas,” ujarnya.
Pemerintah pusat kini mendesak percepatan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota agar bantuan yang telah tersedia tidak terus tertahan, sementara ribuan petani masih terdampak bencana. (*/REL)
