JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Pemerintah Indonesia membuka peluang pasokan minyak mentah dari Rusia sebagai langkah menjaga ketahanan energi nasional di tengah gejolak pasar global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, komitmen pasokan tersebut telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Alhamdulillah cukup menggembirakan bahwa kita akan mendapat pasokan crude (minyak mentah) dari Rusia,” ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Kepastian itu merupakan hasil pertemuan Bahlil dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev di Moskow pada 14 April lalu. Dalam pertemuan tersebut, Rusia menyatakan kesiapan untuk mendukung kebutuhan energi Indonesia, khususnya pasokan minyak mentah.
Di tengah ketidakpastian global, Bahlil menegaskan pemerintah terus melakukan diversifikasi sumber impor energi. Indonesia sendiri membutuhkan sekitar 1 juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Atas arahan Bapak Presiden, saya menindaklanjuti untuk crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, insyaallah sudah aman. Jadi kita enggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi dari kilang kita,” jelasnya.
Ia memastikan pemerintah tetap mengedepankan kepentingan nasional, termasuk dalam negosiasi harga. Menurutnya, Indonesia menargetkan harga pembelian minimal setara pasar, atau bila memungkinkan di bawah harga global.
“Yang jelas kita akan mencoba untuk tidak boleh lebih dari harga pasar. Harga di bawah pasar itu jauh lebih baik, tapi minimal sama dengan harga pasar,” kata Bahlil.
Selain minyak mentah, pemerintah juga mulai menjajaki potensi kerja sama pasokan LPG dari Rusia. Namun, pembahasan tersebut masih dalam tahap awal.
“Insyaallah kita juga akan mendapat support, tetapi yang ini masih butuh perjuangan, masih butuh komunikasi dua atau tiga tahap. Tapi kalau crude-nya saya pikir sudah hampir final,” imbuhnya.
Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Salah satu agenda utama adalah memperkuat kerja sama energi, termasuk pengembangan kilang, perdagangan minyak, hingga pemanfaatan teknologi energi.
Di sisi lain, pakar energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai Indonesia berpotensi mendapatkan harga minyak yang lebih kompetitif dari Rusia. Ia memperkirakan harga minyak Rusia berada di kisaran 59 dolar AS per barel, lebih rendah dibandingkan harga global yang saat ini menyentuh sekitar 100 dolar AS per barel.
“Betul. Andaikan dengan harga normal pun, yang sekitar 60–70 dolar AS per barel, minyak Rusia tetap lebih murah yaitu sekitar 59 dolar AS per barel,” ujarnya.
Menurut Yayan, bahkan dengan tambahan biaya logistik sekitar 30 persen, harga minyak Rusia masih berada di kisaran 76–80 dolar AS per barel, sehingga tetap lebih efisien dibandingkan harga pasar global yang sempat mencapai 116 dolar AS per barel.
“Lebih efisien, atau bahkan lebih murah dari itu jika lobi antara Presiden Prabowo dengan Presiden Putin berhasil,” tuturnya.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) menyatakan siap menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait rencana impor minyak dari Rusia. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan, langkah tersebut masih berada pada tahap penjajakan antar pemerintah.
“Saat ini, penjajakan masih di level pemerintah. Sebagai BUMN yang mengelola energi nasional, Pertamina akan menindaklanjuti sesuai arahan dan regulasi yang ditetapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pertamina terbuka terhadap berbagai peluang kerja sama guna menjaga keberlanjutan pasokan energi, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta aspek komersial dan operasional.
Terkait spesifikasi minyak mentah Rusia, Pertamina masih akan melakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan kilang domestik.
“Kami akan pelajari atas jenis crude tersebut. Dengan modernisasi kilang, ke depan diharapkan kilang Pertamina memiliki fleksibilitas untuk mengolah beberapa jenis crude,” kata Baron.
Meski demikian, Bahlil belum mengungkapkan detail volume maupun nilai impor dari Rusia. Ia menyebut hal tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang tidak dapat dipublikasikan.
“Volumenya saya nggak boleh karena ada kesepakatan kami, kami nggak boleh berbicara tentang volume,” katanya.
Bahlil menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi politik luar negeri dan ekonomi Indonesia yang bebas aktif.
“Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja di mana saja selama kita komitmen,” tandasnya. (*/Rel)
