JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan anggaran sebesar Rp10,93 triliun untuk tahun anggaran 2027. Nilai tersebut lebih dari dua kali lipat pagu indikatif yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Bappenas sebesar Rp4,65 triliun.
Usulan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Kamis (11/6).
Menurut Tito, pagu indikatif yang diberikan pemerintah saat ini belum memadai untuk membiayai seluruh program kerja Kemendagri, termasuk sejumlah agenda yang masuk kategori mendesak dan program prioritas nasional.
“Sehingga kami mohon izin dengan segala hormat mengusulkan pagu anggaran Kemendagri 2027 total adalah Rp10,93 triliun,” ujar Tito dalam rapat.
Untuk mencapai angka tersebut, Kemendagri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun di luar pagu indikatif yang telah ditetapkan.
Tito menjelaskan, usulan anggaran Rp10,93 triliun tersebut juga telah mencakup kebutuhan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berada di bawah koordinasi Kemendagri.
Secara rinci, tambahan anggaran yang diusulkan akan digunakan untuk kebutuhan belanja operasional maupun non-operasional.
Untuk belanja operasional, Kemendagri mengajukan tambahan sekitar Rp169 miliar yang akan digunakan untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Sementara itu, porsi terbesar dari tambahan anggaran dialokasikan untuk belanja non-operasional dengan nilai mencapai Rp5,01 triliun.
Menurut Tito, dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional yang menjadi tugas Kemendagri.
“Yang dialokasikan antara lain untuk 23 program kerja prioritas nasional, untuk mendukung program nasional, sebanyak Rp810 miliar, di antaranya untuk rehab dan rekon pasca bencana Sumatera sebanyak Rp403 miliar di mana kami sebagai Kasatgas,” kata Tito.
Kemendagri berharap usulan tambahan anggaran tersebut dapat dipertimbangkan agar pelaksanaan program prioritas nasional serta berbagai tugas strategis kementerian pada tahun 2027 dapat berjalan optimal.
