JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sempat menanyakan perkembangan realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu agenda pemerintah.
Hal itu disampaikan Hashim saat menghadiri peresmian pembangunan hunian vertikal di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Dalam acara tersebut turut hadir sejumlah pejabat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin.
Hashim mengungkapkan, dalam pertemuan dengan presiden beberapa pekan lalu, Prabowo mempertanyakan mengapa pelaksanaan program perumahan tersebut dinilai masih berjalan lambat.
“Saya terus terang saja, beberapa minggu lalu saya bertemu dengan presiden bicara mengenai program ini (3 Juta Rumah). Beliau tanya ‘Kenapa kok program perumahan agak lambat?’ Kesannya lambat, kesan di pemikiran presiden,” kata Hashim dalam sambutannya.
Menurut Hashim, salah satu faktor yang memengaruhi lambatnya pelaksanaan program tersebut adalah persoalan birokrasi. Ia menyebut kementerian yang menangani sektor perumahan masih relatif baru sehingga masih dalam proses penyesuaian.
“Kementerian Perumahan kan kementerian baru, baru satu tahun, dan sebagai-sebagainya. Tapi sebetulnya presiden ingin cepat dan terus terang saja, saya lihat saya bisa laporkan ke beliau, dengan partisipasi dari bapak ibu dari KAI, akan segera terwujud,” ujarnya.
Hashim juga menjelaskan bahwa pembangunan hunian dalam program tersebut tidak hanya dilakukan di Jakarta. Proyek serupa juga tengah berjalan di sejumlah kota besar lainnya seperti Bandung, Semarang, dan Surabaya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa program pembangunan perumahan bertujuan memperluas akses kepemilikan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi kalangan menengah ke atas.
Menurutnya, pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Perumahan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program tersebut dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Agar memenuhi sila ke-5 kita supaya Pancasila bukan hanya slogan-slogan kosong,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa masyarakat harus dapat merasakan langsung manfaat dari kebijakan pemerintah.
“Supaya rakyat betul-betul merasakan manfaat nyata dari kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara, jangan hanya omon-omon saja. NATO, no action talk only,” tambah Hashim.
