JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal adanya potensi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia yang telah mencapai US$115 per barel.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Jepang, Senin. Isu ini mencuat seiring periode penyesuaian harga BBM yang umumnya dilakukan pada awal bulan.
BBM Non-Subsidi Ikuti Mekanisme Pasar
Bahlil menegaskan, potensi kenaikan terutama berlaku untuk BBM non-subsidi, khususnya yang digunakan kalangan mampu dan sektor industri.
“Gini. Di Peraturan Menteri ESDM tahun 2022 itu telah mengatur dua formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu non-industri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar,” ujar Bahlil.
Ia menjelaskan, BBM dengan angka oktan tinggi seperti RON 95 dan RON 98 masuk dalam kategori yang mengikuti mekanisme pasar secara otomatis.
“Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan dia akan mengikuti harga pasar. Itu yang industri. Apa itu definisi yang industri adalah bensin RON 95, RON 98 itu kan orang-orang yang mampu lah,” jelasnya.
Menurut Bahlil, kelompok pengguna BBM tersebut tidak menjadi beban negara karena tidak menerima subsidi.
“Selama mereka mau jalan banyak selama ada uang untuk bayar monggo tugas negara menyiapkan, yang membayar mereka itu tidak ada tanggungan negara sama sekali,” tambahnya.
BBM Subsidi Dipastikan Tetap Stabil
Di sisi lain, Bahlil memastikan harga BBM subsidi masih akan dipertahankan. Ia menegaskan pemerintah tetap mengedepankan perlindungan bagi masyarakat kecil.
“Oh di dalam negeri masih stabil. Insyaallah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang saya pikir Bapak Presiden punya hatilah untuk memperhatikan rakyat kecil,” katanya.
Ia pun meminta publik menunggu keputusan resmi pemerintah terkait kebijakan harga BBM ke depan.
“Percayalah nanti tunggu tanggal mainnya Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara,” tutupnya.
Lonjakan harga minyak global menjadi tantangan tersendiri bagi kebijakan energi nasional. Pemerintah kini dihadapkan pada upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan perlindungan daya beli masyarakat.
