JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, Bambang Soesatyo, mengungkapkan bahwa Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR periode 1998–2024 berkomitmen menciptakan situasi nasional yang kondusif di tengah tekanan ekonomi global.
Komitmen tersebut disepakati dalam acara Halal Bihalal Forum Kebangsaan bersama Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Bamsoet—sapaan akrab Bambang Soesatyo—menyebut, para pimpinan lembaga negara lintas periode sepakat memanfaatkan jaringan, pengalaman, serta pengaruh yang masih dimiliki untuk menjaga ketenangan publik sekaligus mendukung pemerintah menghadapi efek domino ekonomi atau inflationary shock.
“Karena setiap kenaikan harga BBM akan langsung terasa pada kehidupan sehari-hari masyarakat, dari ongkos transportasi hingga harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM juga berpotensi memperbesar tekanan terhadap laju inflasi dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional,” ujar Bamsoet, Jumat (24/4/2026).
Ancaman Inflasi dan Efek Berantai
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,48 persen. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa penyesuaian harga BBM hampir selalu diikuti lonjakan inflasi jangka pendek. Pada 2022, misalnya, inflasi sempat menembus angka di atas 5 persen usai kenaikan BBM bersubsidi.
Bamsoet menilai, persoalan tidak semata terletak pada kebijakan, tetapi juga pada tata kelola serta komunikasi publik yang kerap memicu resistensi masyarakat.
“Kenaikan BBM selalu memiliki efek berantai yang cepat dan luas. Begitu harga energi naik, biaya logistik meningkat, harga barang ikut naik, dan pada akhirnya daya beli masyarakat menurun. Ini yang harus diantisipasi secara serius oleh kita semua,” tegasnya.
Sorotan pada Komunikasi Pemerintah
Sejumlah tokoh yang hadir turut memberikan pandangan kritis. Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, menekankan pentingnya gaya komunikasi pemerintah yang lebih efektif.
“Cara penyampaian kebijakan sangat menentukan penerimaan masyarakat, termasuk dalam menjelaskan program strategis agar dipahami secara adil di seluruh wilayah Indonesia,” kata Marzuki.
Pandangan serupa disampaikan Amir Uskara yang menilai komunikasi di jajaran kabinet perlu diperbaiki secara menyeluruh.
“Kondisi fiskal kita saat ini memang berat. Karena itu komunikasi pemerintah harus solid agar kebijakan bisa dipahami dan tidak menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.
Perlindungan Industri dan Antisipasi Gesekan Sosial
Sementara itu, Rahmat Gobel dan Agus Hermanto menyoroti pentingnya perlindungan terhadap industri dalam negeri dari gempuran barang impor.
Di sisi lain, Priyo Budi Santoso mengingatkan potensi gesekan sosial jika aspirasi publik tidak tersalurkan dengan baik.
“Parlemen harus menjadi penyuara rakyat, termasuk kelompok kritis dan moderat. Potensi gesekan sosial harus diantisipasi sejak dini agar tidak berdampak pada stabilitas nasional,” katanya.
Isu penguatan demokrasi juga menjadi perhatian. Azis Syamsuddin menegaskan pentingnya fungsi checks and balances.
“Fungsi check and balance harus berjalan optimal agar kebijakan pemerintah tetap berada di jalur yang benar dan mendapat legitimasi publik,” ujarnya.
Tantangan Baru: Media Sosial dan Persepsi Publik
Dari perspektif berbeda, Fahri Hamzah menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar menghadapi tantangan global, dengan catatan didukung tim yang solid dan tata kelola adaptif.
“Kita juga menghadapi tantangan baru dari algoritma media sosial yang bisa membentuk persepsi publik secara masif. Karena itu, regulasi satu data dan penguatan informasi yang akurat menjadi sangat penting,” ujar Fahri.
Pemerintah Terbuka terhadap Kritik
Menutup pertemuan, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan pemerintah membuka ruang terhadap berbagai masukan sebagai bagian dari perbaikan kebijakan.
“Pemerintah sangat terbuka. Justru berbagai masukan seperti ini penting agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan yang ada,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat program strategis, mulai dari ekonomi desa, bantuan sosial, hingga ketahanan pangan, dengan melibatkan berbagai unsur termasuk TNI dan Polri.
“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. Transfer ke daerah juga menjadi perhatian agar benar-benar berdampak pada masyarakat. Kami juga terus memperbaiki komunikasi dengan legislatif sebagai bagian dari penguatan fungsi checks and balances,” tutupnya. (*/Rel)
