JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pendidikan pada tahun anggaran 2026. Ia menyebut, justru dengan adanya program tersebut, total dana pendidikan mengalami peningkatan.
“Justru adanya MBG, dana pendidikan bertambah,” ujar Dadan dalam sebuah podcast yang dikutip Kamis (5/3/2026).
Dadan menjelaskan, program MBG diklasifikasikan sebagai bagian dari anggaran pendidikan karena mayoritas penerima manfaatnya adalah anak sekolah. Saat ini, program tersebut menargetkan sekitar 59 juta pelajar di seluruh Indonesia.
“Kalau target penerima manfaatnya ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, klasifikasinya anggaran kesehatan. Sedangkan kalau nanti lansia dan penyandang disabilitas mendapat MBG masuknya anggaran sosial,” ungkapnya.
Menurut dia, alokasi dana MBG tidak diambil dari anggaran pendidikan yang dikelola oleh kementerian terkait, baik di tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
“Jadi anggaran BGN tidak diambil dari anggaran pendidikan baik dasar, menengah, maupun tinggi,” katanya.
Pemerintah diketahui mengalokasikan anggaran program MBG tahun ini sebesar Rp335 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 67 persen atau Rp223,6 triliun berasal dari fungsi anggaran pendidikan, 7 persen dari anggaran kesehatan senilai Rp24,7 triliun, 6 persen dari fungsi ekonomi sebesar Rp19,7 triliun, serta dana cadangan 20 persen atau sekitar Rp67 triliun.
“Dana cadangan itu menjadi bagian anggaran Bendahara Umum Negara yang sewaktu-waktu bisa dicairkan atas permintaan presiden,” kata Dadan.
Ia menambahkan, secara keseluruhan anggaran pendidikan nasional juga mengalami peningkatan. Jika pada 2025 total anggaran pendidikan mencapai Rp724 triliun, maka pada 2026 meningkat menjadi Rp769 triliun.
Sementara itu, alokasi khusus untuk MBG pada 2026 tercatat mencapai Rp268 triliun, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp71 triliun. Anggaran tersebut direncanakan digunakan untuk pelaksanaan program sebesar Rp255,5 triliun serta dukungan manajemen sebesar Rp12,4 triliun.
Dadan juga menilai program MBG memberi dampak positif terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Ia menyebut tingkat kehadiran siswa meningkat secara signifikan sejak program tersebut dijalankan.
“Setelah ada MBG, tingkat kehadiran anak sekolah naik dari 70 persen menjadi 95 persen. Jadi ada peningkatan partisipasi sekolah, semangat belajarnya juga naik, dan ada rasa senang ada di sekolah karena kehadiran MBG,” ucapnya.
Selain aspek pendidikan, Dadan menilai program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia menanggapi kritik terkait alokasi Rp15 ribu per porsi makanan, di mana sekitar Rp5 ribu digunakan untuk operasional dan insentif.
Sebagian pihak menilai porsi dana operasional tersebut terlalu besar dan mengusulkan agar dana MBG disalurkan langsung kepada orang tua siswa atau kantin sekolah.
Namun, menurut Dadan, skema yang saat ini diterapkan justru memberi dampak ekonomi lebih luas karena melibatkan banyak pelaku usaha kecil.
“Dengan sistem yang sekarang yakni pengelolaan oleh SPPG membantu banyak UMKM. MBG bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 1,2 juta orang,” ujarnya.
Ia bahkan mengklaim adanya peningkatan aktivitas ekonomi setelah program berjalan, termasuk penjualan kendaraan bermotor dan nilai tukar petani.
“Jadi dari segi ekonomi ini menggerakkan seluruh unsur di masyarakat, terutama yang bergerak di bidang food and beverage,” kata Dadan.
Program MBG juga tetap dijalankan selama bulan Ramadan dengan skema khusus. Menu makanan disesuaikan agar dapat dikonsumsi setelah berbuka puasa meskipun dibagikan saat jam belajar di sekolah.
Beberapa menu yang disiapkan antara lain kurma, abon, buah, serta telur rebus yang dapat bertahan lebih dari 12 jam setelah dibagikan. Sementara di daerah yang mayoritas penduduknya tidak menjalankan ibadah puasa, program tetap berjalan normal.
“Kita harus tahu, banyak masyarakat kita yang bersyukur jika ada kiriman makanan (MBG). Jadi meskipun puasa ya orang tetap butuh makan,” ujar Dadan.
Pelaksanaan MBG selama Ramadan sempat menuai kritik karena adanya dugaan ketidaksesuaian harga dan kualitas makanan dalam sistem pembagian rapel tiga harian. Namun, Dadan membantah adanya penyimpangan sistematis dalam pengadaan program tersebut.
Ia menegaskan seluruh bahan baku makanan dibeli dengan skema at cost atau sesuai harga modal tanpa tambahan keuntungan.
“Karena sifatnya at cost, kita punya bukti harganya. Kemarin ada kejadian SPPG-nya mark up harga dan dia akhirnya mengembalikan uang senilai miliaran,” ujarnya.
BGN juga memastikan tidak segan menjatuhkan sanksi terhadap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar aturan.
“Dari investigasi, kami akan analisis seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Kalau pelanggarannya krusial, operasionalnya bisa disetop agak lama,” kata Dadan.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga menepis anggapan bahwa program MBG mengurangi anggaran pendidikan. Ia menegaskan seluruh program strategis pendidikan tetap berjalan sebagaimana direncanakan.
“Kalau ada anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, kami sampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar. Program Presiden terkait pendidikan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Abdul Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Timur.
Ia menjelaskan bahwa pada 2025 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp16,9 triliun untuk program revitalisasi satuan pendidikan yang menyasar 16.167 sekolah di berbagai daerah.
“Tahun 2025 realisasi program revitalisasi sekolah mencapai 93 persen. Ini bukti bahwa komitmen negara terhadap perbaikan infrastruktur pendidikan tetap kuat,” tegasnya. (*/Rel)
