JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan informasi yang beredar terkait pengadaan barang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk isu pembelian puluhan ribu laptop dan alat makan bernilai fantastis.
Dadan menegaskan bahwa angka yang beredar di publik tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan. Misalnya laptop 32 ribu unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (13/4).
Menurutnya, pengadaan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan, bukan dalam jumlah besar seperti yang diklaim.
Ia merinci, sepanjang tahun 2025, pengadaan laptop di lingkungan BGN hanya mencapai sekitar 5.000 unit.
“Pengadaan laptop bukan 32 ribu unit seperti yang beredar, tetapi hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025,” tegasnya.
Sementara itu, pengadaan alat makan disebut hanya diperuntukkan bagi 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pengadaan alat makan hanya untuk 315 SPPG yang dibiayai APBN dengan pagu sekitar Rp215 miliar,” kata Dadan.
Ia menjelaskan, dari total pagu tersebut, alokasi khusus untuk alat makan sebesar Rp89,32 miliar dengan realisasi sekitar Rp68,94 miliar. Adapun pengadaan alat dapur memiliki pagu Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar.
Dadan menekankan bahwa seluruh proses pengadaan telah direncanakan secara matang dan mengacu pada kebijakan pemerintah, termasuk melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian.
“Seluruh pengadaan dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing SPPG, sehingga tidak ada pemborosan anggaran,” ujarnya.
Terkait isu pengadaan kaos kaki yang turut menjadi sorotan, Dadan memastikan hal tersebut bukan bagian dari pengadaan BGN.
“Untuk kaos kaki, itu bukan pengadaan di BGN. Itu diberikan saat pendidikan SPPI sebagai bagian dari perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang belum terverifikasi.
“Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan merujuk pada sumber resmi,” pungkasnya. (*/Rel)
