JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Pemerintah resmi memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 sebesar Rp67 triliun. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu kini diproyeksikan hanya menghabiskan anggaran Rp268 triliun dari sebelumnya Rp335 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemangkasan dilakukan sebagai bagian dari langkah efisiensi dan perbaikan tata kelola program agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
“Angka saya Rp268 triliun untuk sementara, angkanya itu dulu. Tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut, masih dihitung,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Purbaya menegaskan pengurangan anggaran bukan berarti pemerintah melemahkan program MBG. Menurut dia, Presiden Prabowo justru tengah melakukan evaluasi besar terhadap pola belanja dan manajemen program agar pelaksanaannya lebih efektif.
“Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini masih menghitung skema penghematan terbaik tanpa mengganggu tujuan utama program, yakni memastikan para pelajar tetap mendapatkan akses makanan bergizi.
“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” ujarnya.
Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal Rp335 triliun. Dana tersebut telah digunakan untuk menjangkau sekitar 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
“MBG sudah mencapai Rp75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp335 triliun. Tapi nanti bukan Rp335 triliun. Ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional (BGN) bisa dipakai lebih efektif dan efisien,” kata Purbaya.
Selain memperbaiki tata kelola, pemerintah juga disebut tengah mengevaluasi mekanisme belanja yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) agar program tidak boros anggaran namun tetap berjalan optimal.
Purbaya memastikan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat terkait implementasi MBG di lapangan.
“Jadi, bukan imun terhadap masukan. Cuma bapak kita itu, bapak presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah,” ucapnya.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga melaporkan realisasi belanja negara hingga akhir April 2026 mencapai Rp1.082,8 triliun atau 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Angka tersebut tumbuh 34,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp826 triliun atau tumbuh 51,1 persen. Sementara belanja kementerian/lembaga mencapai Rp400,5 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp425,5 triliun.
Adapun pendapatan negara hingga April 2026 tercatat Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen secara tahunan. Dengan kondisi tersebut, defisit APBN mencapai Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). (*/Rel)
