JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Sorotan publik terhadap penggunaan anggaran sekitar Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat penjelasan langsung dari Kepala BGN, Dadan Hindayana. Ia menegaskan, keputusan tersebut merupakan langkah strategis di tengah keterbatasan sumber daya internal lembaga yang masih dalam tahap awal pembentukan.
“Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” kata Dadan di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).
Menurut Dadan, sebagai lembaga baru, BGN tengah membangun sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam kondisi tersebut, kebutuhan akan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional—mulai dari kampanye publik hingga sosialisasi—menuntut dukungan pihak profesional.
“Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, kemampuan tersebut belum sepenuhnya dimiliki BGN saat ini. Karena itu, keterlibatan EO dinilai sebagai solusi praktis agar program tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas.
Lebih jauh, Dadan menekankan bahwa kegiatan yang ditangani EO tidak sekadar bersifat seremonial. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional, termasuk pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) bagi penjamah makanan.
“Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas,” jelasnya.
Selain aspek teknis, penggunaan EO juga disebut mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang lebih tertib. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat dilakukan secara terpusat.
“Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis,” kata Dadan.
Dari sisi efisiensi, ia menilai penggunaan EO lebih rasional dibandingkan membangun tim internal dalam waktu singkat. Proses rekrutmen dan pelatihan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak kecil, sementara program harus segera dijalankan.
“Sementara itu, kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging (jembatan) agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” ujarnya.
Meski menuai kritik, Dadan memastikan seluruh penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan dan terbuka untuk diawasi.
“Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” tandasnya. (*/Rel)
