JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto membuka peluang kerja sama baru dengan Rusia di bidang antariksa. Salah satu yang dijajaki adalah pengiriman warga negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti program pelatihan kosmonot.
Rencana tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Prabowo dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 13 April 2026. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, inisiatif ini menjadi bagian dari pembahasan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi kedua negara.
“Bapak Presiden juga menyampaikan kemungkinan untuk Indonesia mengirimkan orang-orang terpilih dan terbaik untuk bisa mengikuti program kosmonotnya Rusia,” ujar Sugiono dalam konferensi pers di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Menurut Sugiono, pengiriman WNI untuk mengikuti pelatihan kosmonot bukan sekadar program pendidikan, melainkan juga indikator kemajuan teknologi suatu negara.
“Karena ini merupakan satu parameter bahwa suatu negara memiliki keunggulan di bidang teknologi, kemudian bisa mengirimkan awak ataupun alat ke orbit,” ucapnya.
Ia menambahkan, Rusia selama ini menjadi salah satu mitra strategis Indonesia, khususnya dalam pengembangan teknologi dan kerja sama lintas sektor.
Selain isu antariksa, pertemuan kedua kepala negara juga membahas dinamika energi global, terutama dampak konflik di Timur Tengah terhadap stabilitas pasokan energi.
“Ini juga yang beliau sampaikan pada pertemuan dengan Presiden Putin, kemudian juga potensi-potensi energi lain yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk menghindari ketergantungan terhadap energi fosil yang karena tadi, situasi geopolitik yang tidak menentu, itu mengalami fluktuasi yang tidak menentu juga,” kata Sugiono.
Pemerintah, lanjutnya, berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses energi dengan harga terjangkau di tengah gejolak global.
“Kemudian kegiatan ekonomi Indonesia juga bisa dilakukan dengan energi yang terjangkau, dan untuk itu alternatif-alternatif dicari sehingga kepentingan tersebut bisa diakomodasi,” tambahnya.
Isu lain yang turut dibahas adalah sektor pertanian, yang ikut terdampak ketegangan geopolitik, terutama akibat gangguan distribusi logistik di Selat Hormuz. Kondisi tersebut memicu kenaikan harga pupuk di sejumlah negara.
Meski demikian, pemerintah mengklaim Indonesia tidak mengalami kelangkaan pupuk berkat kebijakan antisipatif yang telah diterapkan sebelumnya. (*/Rel)
