JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Lembaga survei Index Politica merilis hasil survei nasional terbaru terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 2026. Hasilnya, mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif, meski mulai terlihat tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
Survei yang dilakukan pada 5–19 April 2026 itu melibatkan 1.610 responden di 34 provinsi, menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±1,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif Index Politica, Alip Purnomo, menyebut tingkat kepuasan publik berada di angka 70,77 persen.
“Angka kepuasan ini membuktikan bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan legitimasi kuat terhadap jalannya pemerintahan. Namun, penurunan tren dari tahun lalu mengindikasikan bahwa masa bulan madu atau honeymoon period politik secara resmi telah berakhir,” ujarnya dalam keterangan, Selasa (21/4/2026).
Menurut dia, publik kini mulai bergeser dari fase ekspektasi ke tuntutan realisasi program. Kelompok yang menyatakan tidak puas juga tercatat sebesar 25,63 persen.
“Ada angka ketidakpuasan sebesar 25,63 persen yang tidak boleh diabaikan. Kelompok ini dapat dengan cepat membesar jika terjadi guncangan ekonomi di masa depan,” tambahnya.
Selain mengukur tingkat kepuasan terhadap presiden, survei juga memetakan persepsi publik terhadap kinerja para menteri Kabinet Merah Putih. Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, menyampaikan sejumlah nama menempati posisi teratas berdasarkan penilaian masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berada di peringkat pertama dengan tingkat apresiasi 76,12 persen. Penilaian ini didorong oleh kebijakan fiskal dan penguatan sektor keuangan yang dinilai adaptif.
Di posisi berikutnya, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meraih 73,70 persen, disusul Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid dengan 72,40 persen, terutama terkait percepatan sertifikasi tanah nasional.
Sejumlah menteri lain juga masuk dalam daftar 10 besar, di antaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melalui program swasembada beras, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dengan program pembangunan tiga juta rumah, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mendorong pembangunan rumah sakit berstandar internasional.
Survei juga mencatat sektor ekonomi, infrastruktur, dan pangan menjadi bidang dengan kinerja paling diapresiasi publik. Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program prioritas yang paling diminati dengan angka 19,40 persen. Tingkat kepuasan di kalangan penerima manfaat program ini mencapai 67,45 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok non-penerima yang hanya 36,51 persen.
Di sisi lain, kebijakan luar negeri menjadi salah satu aspek yang mendapat sorotan. Keputusan pemerintah untuk bergabung dengan Board of Peace (BOP) dinilai tidak sepenuhnya mendapat dukungan publik.
“Publik kita cenderung menginginkan sikap non-blok atau netralitas aktif yang bebas dari intervensi badan internasional tertentu. Ada kesan kebijakan ini dianggap terlalu elitis dan tidak menyentuh urusan domestik yang lebih mendesak,” jelas Alip.
Selain itu, survei ini juga memotret perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Media sosial kini menjadi sumber utama dengan persentase 45,60 persen, mengungguli televisi (35,12 persen) dan media online (9,12 persen).
Temuan ini mendorong rekomendasi agar pemerintah memperkuat strategi komunikasi publik, terutama melalui platform digital, guna menjaga kepercayaan masyarakat di tengah dinamika politik dan ekonomi yang terus berkembang. (*/Rel)
