JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menekankan pentingnya memperluas distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau dikenal sebagai 3B.
Dalam keterangannya, Senin (6/4/2026), Isyana menyebut masih ada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengalokasikan program tersebut untuk kelompok 3B.
“Saya berharap jumlah penerima MBG 3B bisa ditingkatkan karena hingga saat ini memang masih ada beberapa SPPG yang belum mengalokasikan untuk 3B. Hal ini mengingat bahwa pemberian MBG untuk 3B merupakan salah satu cara menyukseskan visi dan misi Presiden Prabowo untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan pencegahan stunting di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” jelasnya.
Usul Distribusi Setiap Hari
Isyana juga mengusulkan agar distribusi MBG bagi kelompok 3B yang saat ini dilakukan dua kali seminggu dapat ditingkatkan menjadi setiap hari. Ia menilai frekuensi tersebut penting untuk memastikan kecukupan gizi kelompok rentan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kualitas makanan yang diberikan, dengan mengutamakan makanan basah yang lebih sehat dan menghindari produk ultra-proses.
Peran Strategis BKKBN
Sebagai informasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memegang mandat distribusi MBG bagi kelompok 3B, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Pemerintah Siapkan Penyempurnaan
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan turunan untuk menyempurnakan implementasi program tersebut.
“Untuk 3B, tidak ada perubahan apapun karena sudah bisa berjalan dengan baik. Namun perlu disempurnakan karena pemberian MBG bagi 3B sangat penting untuk menentukan masa depan anak-anak kita, pada akhirnya menentukan masa depan Indonesia,” ujarnya.
Jangkauan Luas, Evaluasi Diperketat
Hingga 30 Maret 2026, program MBG telah menjangkau 38 provinsi dengan total 61.680.043 penerima manfaat. Sebanyak 26.066 SPPG telah beroperasi di berbagai daerah.
Namun, pemerintah juga melakukan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan di lapangan. Tercatat 2.162 SPPG mengalami kendala operasional, dengan rincian 1.789 unit ditangguhkan, 368 unit mendapat peringatan pertama (SP1), dan lima unit menerima SP2.
“Progres (hingga) 30 Maret 2026 itu sudah berada di 38 provinsi, mencapai 61.680.043 penerima manfaat. Sementara sebanyak 26.066 SPPG telah beroperasi, dengan 2.162 (di antaranya) ditutup sementara,” terang Zulkifli.
Langkah evaluasi ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga, sekaligus memperkuat efektivitas program yang menjadi salah satu andalan pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
