JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berjalan lebih dari satu tahun. Dalam periode tersebut, pemerintah membentuk sejumlah lembaga baru sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan program strategis nasional.
Sejak awal masa jabatannya, Presiden Prabowo langsung mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai motor pengelolaan investasi negara. Selain itu, sejumlah lembaga lain juga dibentuk dengan fungsi yang lebih spesifik di berbagai sektor.
Salah satu lembaga yang menjadi sorotan adalah Badan Pengelola Haji (BP Haji), yang dibentuk untuk menangani seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, mulai dari pendaftaran hingga keberangkatan jemaah. Dalam perkembangannya, lembaga ini kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umroh.
Kementerian tersebut dipimpin oleh Dr. K. H. Mochammad Irfan Yusuf atau yang dikenal sebagai Gus Irfan. Pembentukan lembaga ini bertujuan agar pengelolaan haji menjadi lebih fokus dan profesional, serta tidak lagi menjadi beban tambahan bagi Kementerian Agama.
Di sektor sosial, pemerintah membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) yang berfokus pada percepatan penurunan angka kemiskinan secara terukur melalui koordinasi lintas kementerian dan integrasi program.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebenarnya telah dibentuk pada akhir pemerintahan sebelumnya, diperkuat perannya di era Prabowo-Gibran. Lembaga ini menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak sekolah dan kelompok rentan sebagai upaya pencegahan stunting.
Di bidang investasi dan pembangunan ekonomi, pemerintah mengandalkan BPI Danantara untuk mengelola investasi strategis negara, termasuk optimalisasi aset dan pembiayaan proyek-proyek besar yang berdampak jangka panjang.
Untuk memperkuat pengawasan pembangunan, pemerintah juga membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS). Lembaga ini bertugas memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai target serta mengantisipasi potensi penyimpangan.
Di sisi komunikasi publik, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) dibentuk sebagai pengembangan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Lembaga ini bertanggung jawab mengoordinasikan penyampaian kebijakan pemerintah agar lebih konsisten dan mudah dipahami masyarakat.
Selain itu, pemerintah turut membentuk Badan Industri Mineral (BIM) untuk memperkuat hilirisasi sumber daya mineral dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Di sektor infrastruktur dan lingkungan, Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa (BOPPJ) dibentuk guna mengelola proyek tanggul laut di wilayah Pantai Utara Jawa sebagai bagian dari upaya mitigasi banjir rob dan perlindungan kawasan pesisir.
Terakhir, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga menjadi bagian dari penguatan kelembagaan di bawah pemerintahan saat ini. Lembaga ini bertugas menyelenggarakan jaminan produk halal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.
Pembentukan berbagai lembaga ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang berfokus pada percepatan pembangunan, penguatan sektor strategis, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang. (*/Rel)
