JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Polemik keterlibatan TNI dan Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai diperbincangkan publik akhirnya dijawab Badan Gizi Nasional (BGN). Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa pelibatan institusi tersebut merupakan bagian dari strategi percepatan program yang ditargetkan menjangkau puluhan juta masyarakat.
Sony menjelaskan, pada tahap awal pelaksanaan MBG, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam membangun infrastruktur layanan, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dalam waktu singkat.
“Tahun 2025 kita tidak yakin apakah betul program ini didukung masyarakat atau tidak, atau bagaimana yang terlibat dalam proses pelaksanaannya, sehingga direncanakan saja dibangun menggunakan APBN 1.542 (SPPG), yaitu di 514 kabupaten/kota, setiap kabupaten/kota ada tiga. Nah, yang diperintahkan (untuk membangun SPPG dalam rangka percepatan) itu Polri 1.000, TNI 1.000, Kadin 1.000, jadi perintah waktu itu,” kata Sony kepada awak media di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, keputusan tersebut tidak lepas dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan pelaksanaan program strategis nasional tersebut. TNI, Polri, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dinilai memiliki keunggulan dari sisi jaringan, sumber daya manusia, serta kemampuan operasional hingga ke pelosok daerah.
“Jadi, kalau sekarang orang datang ‘Mengapa Polri 1.000? TNI 1.000?’ Jangan salahkan, karena sejarahnya waktu itu, memang butuh percepatan, maka ditunjuk,” ujarnya.
Ia menegaskan, tanpa pendekatan kolaboratif tersebut, pembangunan ribuan SPPG berpotensi terhambat proses pengadaan barang dan jasa yang kompleks dan memakan waktu. Padahal, pada 2025 pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 5.000 SPPG untuk melayani sekitar 15 juta penerima manfaat.
Lebih lanjut, Sony menyebut percepatan tersebut juga berdampak signifikan terhadap capaian program. Hingga kini, jumlah SPPG yang terbangun disebut telah melampaui target awal.
“Itu pemberdayaan masyarakat, inilah cerdasnya pemerintah, karena apabila 26.663 SPPG yang dibangun menggunakan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), berapa ratus kelompok kerja (pokja) yang harus dibangun? Berapa hari itu proses PBJ-nya untuk menentukan satu pemenang jasa? Alhamdulillah, maka dengan mekanisme ini, 26.663 sudah terbangun, bahkan semalam saya lihat sudah lebih dari 27 ribu terbangun,” paparnya.
Dari sisi penerima manfaat, program MBG disebut telah menjangkau 62,35 juta jiwa, terdiri dari 49,64 juta peserta didik dan 12,7 juta non-peserta didik. Tak hanya itu, program ini juga diklaim mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelibatan rantai pasok lokal.
“Saat ini ada 116.465 pemasok, terdiri dari koperasi (11.430), BUMDes (1.180), UMKM (48.000), pemasok lain (54.000),” ungkap Sony.
Ia menambahkan, program MBG turut menggerakkan ekonomi daerah dengan aliran dana yang signifikan setiap harinya.
“Rata-rata uang pemerintah yang mengalir ke daerah mencapai sekitar Rp1 triliun per hari. Sekitar Rp117 miliar diserap oleh 1,8 juta pekerja, terutama kelompok miskin ekstrem, dan lebih dari Rp600 miliar diserap oleh pedagang beras, sayur, ikan, telur, daging, hingga buah,” katanya.
Menurut Sony, insentif operasional SPPG sebesar Rp6 juta per hari bukanlah keuntungan semata, melainkan bagian dari investasi sosial yang kembali ke masyarakat.
“Sebanyak Rp117 miliar per hari diserap oleh 1,8 juta relawan yang terlibat menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Dana tersebut menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program MBG,” tuturnya.
BGN menilai, pelibatan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan Kadin, bukan sekadar langkah operasional jangka pendek, melainkan strategi untuk memastikan program MBG berjalan cepat, luas, dan berdampak nyata, sekaligus membangun ekosistem ekonomi berbasis masyarakat di tingkat lokal. (*/Rel)
