JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih mengkaji berbagai kebijakan penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), termasuk kemungkinan penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), sebagai langkah antisipasi apabila konflik di kawasan Timur Tengah berkepanjangan.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa gejolak global, terutama di Eropa dan Timur Tengah, dapat memengaruhi stabilitas harga energi dunia yang pada akhirnya berdampak pada berbagai sektor di dalam negeri, termasuk harga pangan.
“Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan mempengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan, kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar, masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana ini akan kita akselerasi, tapi tentunya kita juga harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM,” ujar Prabowo.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menganggap kondisi global tidak akan berdampak pada Indonesia. Oleh karena itu, langkah antisipatif perlu disiapkan sejak dini untuk menekan konsumsi energi, khususnya BBM.
“Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun yang terjadi kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah,” katanya.
Contoh Kebijakan Negara Lain
Dalam rapat tersebut, Prabowo juga menampilkan contoh kebijakan yang telah diterapkan sejumlah negara untuk menghadapi potensi krisis energi. Salah satu yang disoroti adalah kebijakan penghematan energi yang dilakukan oleh Pakistan.
“Ini hanya sebagai perbandingan, jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures,” jelas Prabowo.
Ia menjelaskan, Pakistan menerapkan berbagai langkah penghematan, termasuk kebijakan WFH bagi 50 persen pegawai di kantor pemerintah dan sektor swasta serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari per minggu, seperti yang pernah diterapkan saat pandemi COVID-19.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga melakukan pengurangan gaji pejabat publik sebagai bentuk penghematan.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet untuk anggota DPR dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan membantu kelompok paling rentan dan lemah,” kata Prabowo.
Negara tersebut juga membatasi penggunaan BBM di kementerian, mewajibkan 60 persen kendaraan dinas tidak digunakan setiap hari, serta menghentikan sementara belanja pemerintah seperti pengadaan pendingin ruangan, kendaraan, dan furnitur.
“Kemudian, mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel, dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan,” ujarnya.
Langkah penghematan lain yang diterapkan meliputi pengurangan perjalanan dinas, pembatasan kegiatan seremonial yang menggunakan anggaran negara, hingga penerapan pembelajaran daring di perguruan tinggi.
Namun Prabowo menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya menjadi bahan kajian bagi pemerintah Indonesia.
“Saya kira kita harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2–3 tahun kita akan sangat kuat tapi kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan, cita-cita saya kalau bisa kita tidak punya defisit,” katanya.
Respons Negara Asia
Sejumlah negara di Asia juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengamankan pasokan energi di tengah potensi gangguan suplai minyak global yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah.
Di China, pemerintah memanfaatkan cadangan minyak darat yang besar serta meningkatkan pasokan dari Iran untuk menjaga stabilitas energi nasional.
Sementara India dilaporkan meningkatkan impor minyak dari Rusia setelah memperoleh pengecualian sementara dari sanksi Amerika Serikat. Namun di beberapa wilayah, makanan dan minuman panas mulai dihilangkan dari menu restoran karena kekhawatiran kekurangan bahan bakar untuk memasak.
Pemerintah Jepang juga memanfaatkan cadangan strategis energi. Negara tersebut memiliki sekitar 350 juta barel cadangan minyak dan telah melepas sekitar 80 juta barel atau setara 45 hari pasokan sebagai bagian dari koordinasi pelepasan cadangan energi terbesar yang pernah dilakukan oleh International Energy Agency.
Sementara itu, Korea Selatan membatasi harga bahan bakar domestik untuk menekan dampak kenaikan harga energi.
Di Thailand, pemerintah menggunakan dana bahan bakar nasional untuk menjaga harga tetap stabil melalui subsidi, sekaligus mendorong pegawai negeri menerapkan pola kerja jarak jauh dan menunda perjalanan yang tidak mendesak.
Langkah penghematan energi juga dilakukan oleh Bangladesh dengan menerapkan penjatahan penjualan bahan bakar dan menutup universitas demi menjaga pasokan energi nasional.
Sementara pemerintah militer Myanmar memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dengan sistem nomor polisi ganjil-genap.
Di Filipina, sejumlah instansi pemerintah mulai menerapkan pekan kerja empat hari serta mengatur penggunaan pendingin ruangan agar tidak lebih rendah dari 24 derajat Celsius untuk mengurangi konsumsi energi.
Adapun Vietnam mendorong perusahaan menerapkan sistem kerja dari rumah guna mengurangi mobilitas pekerja serta berencana menghapus tarif impor bahan bakar hingga akhir April untuk memperkuat pasokan energi nasional.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan berbagai negara tengah bersiap menghadapi potensi krisis energi global, seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga minyak dunia. (*/Rel)
