JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam menopang sistem keuangan nasional, menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran, hingga mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026 yang digelar di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya karena Kemendagri memiliki jejaring, jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Tito dalam keterangannya.
Data Terlengkap dan Selalu Diperbarui
Tito menekankan bahwa data kependudukan yang dikelola Dukcapil mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten/kota di seluruh Tanah Air.
Keunggulan utama data tersebut, lanjut Tito, terletak pada sistem biometrik yang akurat, mulai dari sidik jari, pengenalan wajah, hingga pemindaian iris mata. Data ini kini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah, swasta, perbankan, maupun aparat penegak hukum.
“Data ini sangat membantu karena akurasinya tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Tito menjelaskan, pemanfaatan data Dukcapil terbukti meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Salah satu buktinya terlihat dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi kriteria.
“Perbaikan data itu berdampak langsung pada penghematan keuangan negara,” kata Tito.
Selain untuk bansos, data Dukcapil juga berperan krusial dalam penanganan bencana. Tito menegaskan, meskipun dokumen fisik korban hilang, identitas digital tetap bisa diverifikasi melalui sistem Dukcapil.
“KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegasnya.
Dengan sistem tersebut, proses penyaluran bantuan hingga pembukaan rekening bank bagi korban bencana dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.
Dorong Layanan Keuangan Digital
Dalam konteks sistem keuangan nasional, Tito menyebut akses data Dukcapil membantu perbankan mempercepat layanan, mencegah penipuan, dan memperkuat transaksi digital.
Kemendagri juga telah mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID yang mempermudah layanan perbankan.
“Kalau menggunakan digital IKD, digital ID, proses pembukaan rekening hanya butuh waktu 3 sampai 4 menit,” jelasnya.
Tito mengungkapkan kerja sama Kemendagri dengan PPATK telah berlangsung lama dan terus meningkat. Penggunaan data Dukcapil oleh PPATK bahkan telah mencapai jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk kepentingan validasi dan analisis transaksi keuangan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan keamanan siber di era digital.
“Sekarang serangan tidak harus dengan senjata. Sistem energi, transportasi, dan keuangan bisa dilumpuhkan lewat dunia siber. Karena itu, sistem keuangan kita harus benar-benar diperkuat, termasuk cyber security-nya,” ujarnya.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Polri, dan sejumlah lembaga terkait lainnya. (*/Rel)
