Ketika Harga Sawit Dijadikan Senjata: Negara Tidak Boleh Takluk pada Oligarki
Oleh : Drs. H. Marlis, MM, C.Med
Turunnya harga jual TBS (Tandan Buah Segar) sawit di tingkat petani secara tiba-tiba belakangan ini menimbulkan kegelisahan besar di tengah masyarakat. Ribuan petani sawit menjerit karena harga anjlok drastis hanya dalam waktu singkat. Kondisi ini terjadi di saat Pemerintah mulai menggulirkan kebijakan strategis terkait tata kelola ekspor CPO melalui sistem satu pintu.
Kebijakan tersebut diyakini bertujuan memperkuat kontrol negara terhadap komoditas sawit, memperbaiki tata niaga nasional, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus memutus mata rantai rente ekonomi yang selama ini diduga hanya dinikmati kelompok tertentu.
Namun persoalannya tidak sesederhana itu.
Industri sawit Indonesia selama puluhan tahun telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi raksasa yang dikuasai oleh kelompok-kelompok besar. Mereka menguasai lahan, pabrik, distribusi, hingga jalur ekspor. Ketika negara mulai masuk dan mencoba mengambil kendali yang lebih kuat, tentu ada pihak yang merasa terganggu kepentingannya.
Karena itu, muncul dugaan kuat bahwa jatuhnya harga TBS secara mendadak bukan sekadar mekanisme pasar biasa, melainkan bagian dari tekanan ekonomi untuk menggiring opini publik agar menyalahkan Pemerintah. Rakyat kecil dijadikan alat tekanan agar kebijakan negara kehilangan dukungan.
Yang paling menderita tentu adalah petani. Mereka tidak punya kemampuan melawan permainan pasar. Ketika harga dipermainkan, mereka hanya bisa pasrah melihat hasil panen dihargai sangat rendah, sementara kebutuhan hidup terus naik.
Ironisnya, di tengah penderitaan itu, masih banyak perusahaan perkebunan sawit besar yang selama ini diduga memperoleh lahan dengan cara-cara tidak adil, bahkan merampas tanah rakyat secara ilegal maupun tidak prosedural. Konflik lahan sawit hampir terjadi di banyak daerah di Indonesia. Tanah ulayat, tanah kaum, tanah masyarakat adat, hingga lahan milik warga perlahan hilang karena kekuatan modal dan kekuasaan.
Rakyat kecil sering kalah sebelum bertarung.
Mereka tidak punya uang untuk menyewa pengacara mahal. Mereka tidak punya akses kekuasaan. Mereka hanya memiliki harapan dan keberanian mempertahankan tanah leluhur mereka. Sementara di sisi lain, perusahaan besar memiliki kekuatan finansial, jaringan, dan pengaruh yang sangat besar.
Karena itu, negara tidak boleh lagi hanya menjadi penonton.
Pemerintah sudah seharusnya hadir secara nyata membela rakyat jelata yang selama ini terpinggirkan. Negara harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin perkebunan sawit yang bermasalah, menindak tegas mafia tanah, mengaudit penguasaan lahan skala besar, serta mengembalikan hak-hak masyarakat yang dirampas secara tidak sah.
Jika negara terus membiarkan ketimpangan ini, maka kemarahan sosial akan terus membesar. Sebab rakyat semakin sadar bahwa kekayaan alam negeri ini terlalu lama hanya berputar di lingkaran oligarki, sementara masyarakat di sekitar perkebunan justru tetap hidup dalam kemiskinan.
Sebagai warga negara yang waras, kita tentu mendukung langkah Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sawit nasional. Tetapi dukungan itu harus dibuktikan dengan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil, bukan sekadar kebijakan administratif di atas meja.
Negara harus hadir. Negara harus berani. Dan negara tidak boleh kalah oleh oligarki. ( */ Marlis – Ketua DPW Masyarakat Agribisnis & Agroindustri Indonesia Sumbar )
