JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Pemerintah mengungkap penyebab keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Timur yang menimpa ratusan penerima. Insiden yang terjadi pada Jumat (3/4/2026) itu membuat 135 orang, terdiri dari siswa, guru, dan tenaga pendidik, harus menjalani perawatan intensif.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, menyatakan faktor utama berasal dari makanan yang dikonsumsi melebihi batas waktu aman setelah pengemasan.
“Faktor pangan, konsumsi makanan melebihi batas aman empat jam setelah pengemasan,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).
Selain itu, ditemukan indikasi kerusakan pada sejumlah menu yang disajikan. Perubahan kualitas makanan ditandai dengan aroma tidak normal pada beberapa komponen hidangan.
“Serta indikasi kerusakan bahan pangan yang ditandai aroma asam pada saus spageti, perubahan aroma pada bakso, dan kondisi stroberi,” katanya.
Hasil investigasi juga mengungkap persoalan pada aspek infrastruktur penyimpanan dan pengolahan. Qodari menyebut standar keamanan pangan belum terpenuhi di lokasi produksi.
“Suhu ruang kemasan di atas 20 derajat, tidak tersedia alat pemantau suhu di gudang, fasilitas gudang bahan kimia dan instalasi pengolahan air limbah belum memenuhi standar, serta loker pegawai yang tidak representatif,” tuturnya.
Peristiwa ini bermula dari laporan pihak sekolah pada Kamis (2/4/2026) sore terkait sejumlah siswa yang mengalami gejala sakit perut, diare, dan mual setelah menyantap menu MBG. Saat itu, hidangan yang disajikan antara lain spageti bolognese, bola-bola daging, scramble egg tofu, sayuran campur, dan stroberi.
Menanggapi kejadian tersebut, pemerintah menilai kasus ini serius dan langsung menyiapkan langkah perbaikan sistem. Salah satunya dengan memperketat protokol keamanan pangan dan distribusi.
Qodari mengatakan, ke depan setiap paket makanan akan dilengkapi penanda waktu pengemasan guna memastikan konsumsi tidak melebihi batas aman empat jam. Selain itu, audit kualitas bahan baku akan diperketat melalui pemeriksaan organoleptik.
“Kami mengawal penguatan standar keamanan pangan, termasuk sistem penanda waktu distribusi makanan, audit bahan baku, dan perbaikan fasilitas,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah juga terus memantau kondisi korban serta melakukan investigasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa.
“Ini merupakan komitmen kami dalam menangani masalah sekaligus memperbaiki sistem agar program MBG tetap aman dan dipercaya masyarakat,” kata Qodari.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi di wilayah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Wakil Ketua BGN, Nanik Sudaryati Deyang, memastikan pihaknya bertanggung jawab atas penanganan korban.
“Kami akan bertanggung jawab atas biaya pengobatan di rumah sakit,” ujarnya.
BGN juga mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait setelah ditemukan sejumlah pelanggaran standar.
“Kami mendapati dapur, tata letak dan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum memenuhi standar,” kata Nanik.
Pemerintah menilai perbaikan menyeluruh menjadi kunci agar program MBG tetap berjalan efektif tanpa mengorbankan aspek keamanan pangan bagi penerima manfaat. (*/Rel)
