Kementerian Keuangan RI Perkuat Tata Kelola SPPG di Sumbar
Kanwil DJPb Sumbar dan DPW HMD GEMAS Sumbar Teken MoU Strategis
Padang, 19 Mei 2026 — Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatera Barat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Barat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (DPW HMD GEMAS) Sumatera Barat, Selasa (19/5/2026) di Hotel Pangeran Beach Padang.
Penandatanganan MoU tersebut menjadi langkah strategis Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb Sumbar dalam mendukung penguatan tata kelola administrasi dan keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana Program MBG yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Mohamad Dody Fachrudin, menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh kualitas layanan pemenuhan gizi, namun juga sangat bergantung pada tata kelola keuangan yang profesional, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan bahwa program strategis nasional berjalan dengan tata kelola yang baik. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu SPPG di Sumatera Barat semakin profesional, tertib administrasi, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan,” ujar Mohamad Dody Fachrudin.
Melalui kerja sama tersebut, Kanwil DJPb Sumbar akan memberikan pembinaan, edukasi, pendampingan teknis, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia terkait sistem pencatatan dan pelaporan keuangan SPPG.
Sebagai tindak lanjut konkret dari penandatanganan MoU ini, dalam waktu dekat Kanwil DJPb Sumbar bersama DPW HMD GEMAS Sumbar juga akan melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan SPPG yang akan dipusatkan di kantor-kantor KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) se-Sumatera Barat. Pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pengelola SPPG dalam bidang administrasi keuangan, pelaporan, pengendalian internal, serta tata kelola anggaran yang sesuai prinsip akuntabilitas negara.
Sementara itu, Ketua DPW HMD GEMAS Sumbar, Drs. H. Marlis, MM, C.Med, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kementerian Keuangan terhadap keberlangsungan Program MBG di daerah.
Menurutnya, langkah pendampingan dari DJPb merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan Program MBG berjalan secara sehat, profesional, dan berkelanjutan.
“Kami menyambut baik kerja sama ini, karena tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi penting bagi keberhasilan operasional SPPG. Dengan adanya pembinaan dari Kanwil DJPb Sumbar, kami optimis kualitas pengelolaan administrasi dan akuntabilitas SPPG di Sumatera Barat akan semakin meningkat,” ujar Marlis.
MoU tersebut juga mencakup ruang lingkup kerja sama berupa:
Pembinaan tata kelola administrasi dan keuangan SPPG;
Pendampingan penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan;
Sosialisasi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan operasional;
Pelatihan penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan SPPG;
Edukasi terkait manajemen risiko dan pengendalian internal;
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus DPW HMD GEMAS Sumbar, anggota APCHADA Sumbar, pimpinan perbankan syariah, pelaku usaha peternakan closed house, serta mitra dan pengelola SPPG dari berbagai daerah di Sumatera Barat.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Kementerian Keuangan berharap Program MBG tidak hanya sukses dari sisi penyaluran manfaat gizi kepada masyarakat, tetapi juga mampu menjadi model pengelolaan program pemerintah yang modern, profesional, dan berintegritas. (*/ Marlis – Ketua DPW HMD GEMAS Sumbar )
