JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, per 1 April 2026. Kepastian ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran publik di tengah memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan keputusan tersebut diambil setelah koordinasi antara pemerintah dan PT Pertamina (Persero), dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan, kebijakan ini diambil dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga harga BBM pada April tetap sama seperti Maret 2026, meskipun terjadi tekanan global akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berdampak pada jalur energi seperti Selat Hormuz.
“Setelah kami melakukan koordinasi, dalam hal ini pemerintah bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat, Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi,” jelasnya.
Di sisi lain, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV, menegaskan pihaknya mengikuti kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi bagi masyarakat.
Menurutnya, berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk memastikan distribusi energi tetap berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia.
“Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dan negosiasi dengan para pemasok (supplier), serta optimalisasi sistem distribusi untuk menjaga pasokan tetap aman dan tersedia bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pertamina akan terus menjaga keandalan layanan dan kesinambungan distribusi energi nasional di tengah dinamika global yang terjadi.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, termasuk yang berpotensi memicu kepanikan atau aksi pembelian berlebihan.
“Kami juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu panic buying,” ujar Roberth.
Pemerintah menegaskan ketersediaan BBM dalam kondisi aman dan mencukupi, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk melakukan pembelian secara berlebihan. Partisipasi publik dalam menjaga konsumsi yang wajar dinilai penting untuk memastikan distribusi energi tetap lancar.
Sementara itu, dalam perkembangan lain, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Ia menyebut kebijakan tersebut masih menunggu keputusan final dari pemerintah pusat dan akan diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
“Ya, mungkin minggu depan ya, sesegera mungkin. Begitu diputuskan tentu minggu depan akan dilaksanakan,” kata Bima.
Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung stabilitas ekonomi di tengah tantangan global. (*/Rel)
