JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Pemerintah berencana melakukan efisiensi anggaran pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal dalam APBN 2026. Langkah ini diambil seiring target efisiensi anggaran negara yang diklaim dapat menembus lebih dari Rp81 triliun.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah menyesuaikan frekuensi penyaluran MBG. Jika sebelumnya program ini diberikan enam hari dalam sepekan, kini akan dikurangi menjadi lima hari, mengikuti pola hari sekolah di Indonesia.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan penghematan signifikan.
“Berkisar antara Rp30 triliun – Rp45 triliun, tergantung situasi yang berkembang,” ujar Dadan Hindayana kepada Bloomberg Technoz, Senin (30/3/2026).
Meski dilakukan pemangkasan, pemerintah tetap mempertahankan target jangkauan program yang cukup besar. MBG direncanakan menyasar 82,9 juta penerima dengan total anggaran mencapai Rp335 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 76 persen atau Rp255,5 triliun dialokasikan khusus untuk pembelian makanan bergizi.
Penyesuaian ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan efektivitas program tetap terjaga. Dengan menyesuaikan penyaluran pada hari aktif sekolah, pemerintah menilai bantuan dapat lebih tepat sasaran.
Kebijakan efisiensi ini juga tidak lepas dari tekanan global, terutama dinamika geopolitik di Timur Tengah. Situasi memanas pasca serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada awal Maret disebut turut memengaruhi harga minyak dan gas dunia, yang berdampak pada beban fiskal nasional.
Dalam konteks tersebut, pemerintah memandang langkah efisiensi sebagai bagian dari strategi adaptif menghadapi ketidakpastian global. Selain menjaga defisit anggaran tetap terkendali, penghematan ini juga membuka ruang bagi alokasi anggaran ke sektor lain yang dinilai prioritas.
Sebelumnya, MBG dirancang sebagai program bantuan harian untuk mendukung pemenuhan gizi anak sekolah. Namun, melalui penyesuaian ini, pemerintah berupaya membangun kebijakan yang lebih berkelanjutan tanpa mengurangi manfaat utama program.
Langkah ini sekaligus mencerminkan pendekatan proaktif pemerintah dalam merespons tekanan eksternal. Dengan fokus pada peningkatan kualitas dan efektivitas, setiap alokasi anggaran diharapkan dapat memberikan dampak optimal bagi masyarakat luas. (*/Rel)
