JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026), untuk bertemu dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini tengah berjalan di berbagai daerah.
Dadan tiba sekitar pukul 11.00 WIB di Gedung Nusantara II dan langsung memasuki ruang rapat tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Pertemuan itu, menurut Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, bukan rapat tertutup, melainkan forum berbagi informasi antara pihaknya dan jajaran BGN.
“Bukan rapat tertutup, tadi itu kami bertemu dengan pimpinan Banggar. Forum sharing information dengan kepala BGN dan wakilnya. Yang dibahas kami ingin tahu sejauh mana pelaksanaan program MBG,” ujar Said.
Dalam forum tersebut, BGN memaparkan perkembangan implementasi program, termasuk capaian pembentukan lebih dari 26 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Banggar pun menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.
“Kepala BGN tentu menjelaskan kepada kami panjang lebar dan kami memberikan apresiasi bahwa sampai saat ini sudah ada 26 ribu lebih SPPG,” kata Said.
Meski demikian, Banggar mengakui pelaksanaan program MBG belum sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah kendala di lapangan masih ditemukan, terutama terkait kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP).
“Nah, memang harus diakui bahwa di dalam realisasinya ada kendala-kendala sebagaimana kita tahu semua. Dan Kepala BGN punya komitmen untuk menyelesaikan pada aspek-aspek penegakan tata kelolanya,” ujarnya.
Said mengungkapkan, BGN bahkan telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional sejumlah SPPG yang dinilai tidak menjalankan SOP dengan baik.
“Bahkan Kepala BGN menyampaikan ada banyak titik koordinat yang dicabut kembali, kemudian ada yang di-suspend karena tidak melaksanakan SOP sebagaimana mestinya,” katanya.
Selain evaluasi program, pertemuan juga menyoroti kondisi fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah. Banggar menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam pengelolaan anggaran negara.
“Sama, kami memang dalam kondisi sebagaimana minggu lalu bahwa kita harus punya sensitivitas yang sama, berbagai tekanan fiskal kita, ayo bareng-bareng sharing, lakukan penajaman prioritas,” ujar Said.
Ia menambahkan, BGN turut berkontribusi dalam efisiensi anggaran melalui penajaman prioritas belanja.
“Alhamdulillah dari BGN juga memberikan sumbangsih yang nyata bisa melakukan penajaman sampai Rp20 triliun. Itu saja,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola program MBG, sekaligus memastikan keberlanjutan program tetap sejalan dengan kondisi fiskal negara. (*/Rel)
