JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Program pemenuhan gizi nasional tengah memasuki fase evaluasi menyeluruh. Dalam proses tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
Penghentian ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketidaksiapan sarana dan prasarana yang dinilai krusial bagi kesehatan penerima manfaat program.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah proses evaluasi intensif yang dilakukan hingga Selasa lalu.
Dari ribuan SPPG yang diperiksa, ditemukan beragam persoalan mulai dari kendala administratif hingga masalah teknis di lapangan. Beberapa temuan yang menjadi perhatian antara lain belum terdaftarnya Sertifikasi Halal dan Higiene Sanitasi (SHS), belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta fasilitas tempat tinggal staf yang belum memenuhi standar yang ditetapkan BGN.
“Sampai dengan hari ini sudah ada kemajuan. Total yang masih kami hentikan tinggal 603 SPPG di seluruh Wilayah II, mulai dari Provinsi Banten sampai Jawa Timur,” terang Albertus dalam sebuah wawancara daring.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hampir separuh dari SPPG yang sebelumnya bermasalah telah melakukan perbaikan dalam waktu singkat.
BGN menegaskan tidak akan berkompromi dalam menjaga standar kualitas program pemenuhan gizi. Yayasan mitra yang mengelola SPPG diberi tenggat waktu satu minggu untuk melengkapi seluruh persyaratan yang masih kurang.
Jika dalam waktu tersebut tidak ada perbaikan yang signifikan, BGN akan memberikan sanksi secara bertahap.
“Kami beri waktu satu minggu dari sekarang. Apabila tidak dilakukan pembenahan, kita akan layangkan SP1 (Surat Peringatan 1). Jika berlanjut hingga SP3 dan tetap membandel, terpaksa kerja sama akan diputus dan dilakukan penutupan permanen,” tegasnya.
Albertus mengakui langkah penghentian sementara ini berdampak pada terhentinya distribusi makanan ke sejumlah sekolah selama sekitar lima hari. Namun, menurutnya kebijakan tersebut dilakukan demi memastikan kualitas layanan gizi yang lebih baik dalam jangka panjang.
Dalam upaya memperkuat pengawasan, BGN juga telah mengintegrasikan sistem pemantauan melalui portal mitra TAWAS Care yang terhubung langsung dengan pusat. Sistem ini memungkinkan pemantauan menu makanan yang disajikan setiap hari.
Selain itu, BGN juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.
“Kami minta kontrol sosial dari masyarakat. Jika ditemukan menu yang tidak sesuai standar atau kualitasnya buruk, segera laporkan agar bisa langsung kami eksekusi dan tegur SPPG-nya,” tambah Albertus.
Di akhir keterangannya, ia menyampaikan permohonan maaf kepada pihak sekolah dan para siswa penerima manfaat atas ketidaknyamanan selama proses evaluasi dan perbaikan berlangsung.
Albertus berharap kerja sama dengan Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat kabupaten dapat mempercepat normalisasi operasional SPPG sehingga distribusi makanan bergizi bagi para pelajar dapat kembali berjalan optimal. (*/Rel)
