JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Indonesia Timur mulai 1 April 2026. Kebijakan ini diambil karena sejumlah fasilitas belum memenuhi standar dasar sanitasi dan pengelolaan limbah.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, mengatakan penghentian sementara dilakukan terhadap SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta belum dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Rencana SPPG yang akan kami suspend terhitung mulai tanggal 1 April 2026 di wilayah III adalah yang belum memiliki SLHS dan IPAL,” ujar Rudi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Ia menegaskan, kepemilikan SLHS dan IPAL merupakan syarat wajib dalam operasional SPPG guna menjamin keamanan pangan sekaligus menjaga standar kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan program MBG.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar, baik dari sisi keamanan pangan maupun pengelolaan limbah. Ini penting untuk melindungi kesehatan para penerima manfaat,” tegasnya.
Sebelum keputusan ini diambil, BGN telah memberikan waktu kepada seluruh SPPG untuk melengkapi persyaratan tersebut. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, masih terdapat sejumlah unit yang belum melakukan pendaftaran SLHS maupun menyediakan fasilitas IPAL.
Rudi menyebut, penghentian ini bersifat sementara dan akan dievaluasi secara berkala. SPPG yang telah memenuhi seluruh ketentuan dapat kembali beroperasi setelah melalui proses verifikasi ulang.
“Kami mendorong agar SPPG yang di-suspend segera melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan. Setelah itu, mereka bisa mengajukan kembali untuk diverifikasi agar dapat beroperasi kembali,” ujarnya.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya BGN memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan dan kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. (*/Rel)
