JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya meluruskan polemik pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat dikabarkan ditolak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam penjelasannya, Dadan menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan telah berjalan sesuai aturan dan mekanisme pengelolaan keuangan negara. Ia menyebut anggaran pengadaan motor roda dua sudah tercantum dalam APBN 2025, meski sempat berada dalam kondisi terblokir sebelum akhirnya dibuka.
“Saya perlu klarifikasi terkait ini. Dalam APBN, anggaran BGN ada itu pengadaan motor roda dua dan sampai Oktober dananya dalam keadaan terblokir. Dibuka blokirnya pada Oktober,” kata Dadan dalam wawancara, dikutip Jumat (24/4/2026).
Dadan juga membantah anggapan bahwa pengadaan dilakukan sepihak tanpa persetujuan Kementerian Keuangan. Ia menekankan bahwa setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi, melibatkan persetujuan lintas lembaga.
“Perlu Anda ketahui bahwa di dalam pengelolaan keuangan negara, kita tidak bisa sendirian. Ya, tidak bisa sendirian. Jadi segala sesuatunya dalam perencanaan pasti ada persetujuan. Ketika buka blokir, ada persetujuan. Ketika eksekusi, ada persetujuan. Jadi untuk pengelolaan anggaran negara, you are never alone. Jadi tidak mungkin melakukannya sendiri,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pembukaan blokir anggaran dilakukan melalui forum tripartit yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan BGN.
“Ketika anggaran ada, kemudian ada itu harus tersedia dan tersedia itu harus membuka blokir. Nah ketika membuka blokir, itu ada forum tripartit (antara) Kementerian Keuangan, Bappenas dan BGN,” ujarnya.
Menurut Dadan, setelah blokir dibuka dan kontrak berjalan, seluruh pembayaran tetap melalui Kementerian Keuangan.
“Tentu saja uang itu tidak akan bisa digunakan tanpa persetujuan Kemenkeu,” tambahnya.
Sebelumnya, Purbaya mengungkap adanya miskomunikasi internal terkait pengajuan anggaran tersebut. Ia menyebut sebagian pengadaan kemungkinan sudah diproses sebelum dirinya menjabat.
“Tahun lalu itu ada miskomunikasi kali dari anak buah saya ke saya. Seingat saya, saya tanya sudah ditolak, tetapi ternyata sebagian sudah sempat lolos. Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya jadi menteri, jadi saya nggak tahu,” kata Purbaya.
Meski demikian, ia memastikan tidak ada lagi pengadaan motor listrik untuk program MBG pada tahun ini.
“Saya tanya semalam, tahun ini ada nggak, nggak ada. Jadi tahun ini tidak ada lagi pembelian,” ucapnya.
Polemik ini sempat memicu perhatian publik lantaran jumlah pengadaan yang besar. Namun, BGN memastikan seluruh proses tetap berada dalam koridor hukum dan pengawasan lembaga terkait. (*/Rel)
