PADANG, ALINIANEWS.COM – Sorotan publik terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait operasional PT Bank Nagari akhirnya dijawab pihak manajemen. Bank pembangunan daerah itu menegaskan komitmennya menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan, termasuk dugaan fraud yang terjadi di Cabang Pembantu (Capem) Siberut.
Penegasan tersebut disampaikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Bank Nagari Pusat, Hasnul, menyusul munculnya perhatian publik terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 1/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.03/02/2026 tertanggal 12 Februari 2026.
Laporan itu memuat sejumlah catatan terkait operasional Bank Nagari sepanjang 2023 hingga Triwulan III 2025.
Sebelumnya, Kepala Bagian Humas PT Bank Nagari, Fefri Doni, telah menegaskan bahwa pihaknya menghormati penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI sebagai bagian dari penguatan tata kelola, transparansi, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha bank daerah tersebut.
Menurut Fefri Doni, berbagai langkah pembenahan telah dilakukan manajemen, mulai dari peninjauan ketentuan internal, penguatan fungsi pengawasan, peningkatan koordinasi antarunit kerja, hingga penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dalam seluruh proses bisnis.
Tak hanya itu, Bank Nagari juga telah menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) kepada BPK Perwakilan Sumatera Barat pada 10 April 2026 dan melanjutkan proses tindak lanjut melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK.
Memperkuat pernyataan tersebut, Hasnul menegaskan bahwa manajemen tidak memberikan ruang terhadap segala bentuk pelanggaran hukum maupun tindakan fraud di internal perusahaan.
“Bank Nagari menghormati fungsi kontrol sosial media dan pengawasan publik, namun kami tegaskan tidak ada toleransi terhadap pegawai yang melakukan tindakan melawan hukum,” ujar Hasnul dalam keterangannya kepada media, Kamis (14/05/2026).
Menurutnya, sikap tegas itu dibuktikan melalui langkah hukum terhadap oknum Kepala Cabang Siberut berinisial REP yang telah dilaporkan ke aparat penegak hukum di Polda Sumbar.
Hasnul menegaskan, dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Capem Siberut yang menjadi perhatian publik merupakan tindakan individual dan bukan kebijakan institusi.
“Fraud di Capem Siberut maupun persoalan internal lainnya menjadi perhatian serius manajemen. Namun kejadian tersebut merupakan tindakan oknum yang justru merugikan Bank Nagari secara material maupun reputasi,” ucap Hasnul yang juga merupakan Ketua BPI KPNPA RI Sumbar.
Ia memastikan manajemen tetap kooperatif mendukung proses penyelidikan dan penyidikan yang saat ini berjalan di Polda Sumbar.
Selain fokus pada penanganan fraud, Bank Nagari juga tengah membenahi persoalan kredit bermasalah yang berdampak terhadap tingginya rasio Non Performing Loan (NPL) dan meningkatnya angka jaminan kredit.
Menurut Hasnul, langkah pembenahan dilakukan melalui penguatan pengawasan internal, evaluasi manajemen risiko, penataan kualitas pembiayaan, serta optimalisasi kinerja manajemen agar kondisi bank tetap sehat dan stabil.
“Pihak manajemen saat ini fokus menyelesaikan fraud, memperbaiki kualitas kredit, dan menekan NPL melalui penguatan pengawasan internal serta pembenahan tata kelola perusahaan,” tegasnya.
Manajemen Bank Nagari juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan berada dalam pengawasan regulasi perbankan yang berlaku.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola perbankan daerah, langkah klarifikasi, pembenahan internal, serta dukungan terhadap proses hukum dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan nasabah dan kredibilitas Bank Nagari sebagai bank pembangunan daerah di Sumatera Barat. (*/Rel)
