JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra mencapai Rp59,25 triliun. Dana tersebut dibutuhkan untuk memulihkan dampak bencana yang terjadi sejak akhir November 2025.
Dari total anggaran itu, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan dana terbesar, yakni sekitar Rp33,75 triliun. Sementara Sumatra Barat diperkirakan memerlukan anggaran Rp13,5 triliun dan Sumatra Utara sekitar Rp12 triliun.
“Untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun. Masing-masing Rp33,75 triliun untuk Aceh, Rp13,5 triliun untuk Sumatra Barat, dan Rp12 triliun untuk Sumatra Utara,” ujar Tito saat rapat koordinasi satuan tugas pemulihan pascabencana di kompleks parlemen, Banda Aceh, Selasa (30/12).
Tito menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki dan membangun kembali berbagai fasilitas strategis yang rusak akibat bencana. Fasilitas yang menjadi prioritas antara lain kantor desa, sarana kesehatan, serta infrastruktur vital seperti jembatan.
“Yang itu mungkin dikeroyok oleh seluruh K/L,” kata Tito, merujuk pada keterlibatan lintas kementerian dan lembaga dalam proses pemulihan.
Ia menambahkan, bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra berdampak luas terhadap 52 kabupaten dan kota. Rinciannya, sebanyak 18 kabupaten/kota berada di Aceh, 18 di Sumatra Utara, dan 16 di Sumatra Barat.
Meski demikian, Tito menyebut kondisi di sejumlah daerah terdampak mulai menunjukkan perbaikan. Namun, masih ada beberapa wilayah yang memerlukan perhatian khusus.
“Tapi ada tujuh yang masih perlu kita konsen. Nomor satu adalah Aceh Tamiang. Kemudian Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya,” ujarnya.
Pemerintah pusat, lanjut Tito, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera tertangani. (*/Rel)
