JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan laporan komprehensif terkait perkembangan, capaian, serta evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Sidang Kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam paparannya, Kepala BGN menjelaskan bahwa hingga saat ini Program MBG telah menjangkau 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 50,39 juta penerima manfaat di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan di seluruh Indonesia.
Sebaran dan Progres Nasional
Dari sisi capaian wilayah, Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, mencapai 3.996 unit, diikuti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Secara persentase capaian kuota, DKI Jakarta telah mencapai 87%, Jawa Tengah 83%, Lampung 81%, Jawa Barat 80%, dan secara nasional telah mencapai sekitar 59% dari target.
Selain itu, BGN mencatat keterlibatan 741.985 tenaga kerja langsung dalam operasional SPPG, dengan dukungan kelembagaan ekonomi lokal berupa: 4.138 koperasi, 5.000 koperasi tambahan, 629 BUMDes, 969 UMKM, serta sekitar 19.246 pemasok (supplier) yang mayoritas berasal dari masyarakat lokal.
Penguatan Wilayah Terpencil dan Infrastruktur
BGN juga menegaskan komitmennya dalam memperluas layanan MBG ke wilayah terpencil. Saat ini telah teridentifikasi 8.897 titik tambahan untuk melayani daerah terpencil dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp2,4 triliun.
Adapun infrastruktur SPPG yang telah terbangun dan beroperasi meliputi: 4.175 bangunan SPPG, 3.970 hasil konversi rumah tinggal menjadi SPPG, 2.985 SPPG berbasis rumah toko, 320 SPPG berbasis hotel, 1.084 rumah makan, 1.419 gudang, dan 277 sarana pendukung lainnya.
Hingga Desember 2025, serapan anggaran Program MBG telah mencapai 81 persen, dengan proses optimalisasi dan penyesuaian berkelanjutan bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Menanggapi insiden keamanan pangan yang sempat terjadi, Kepala BGN melaporkan bahwa tren kejadian menunjukkan penurunan signifikan. Tercatat: 67 kejadian pada September, 85 kejadian pada Oktober, 40 kejadian pada November, dan hanya 4 kejadian hingga pertengahan Desember 2025.
Program MBG juga berperan aktif dalam mendukung penanganan bencana. Di Provinsi Aceh terdapat 109 SPPG, Sumatera Utara 148 SPPG, Sumatera Barat 66 SPPG, dan total 323 SPPG yang dialihfungsikan sementara untuk melayani pengungsi terdampak bencana, termasuk di wilayah konflik dan bencana alam.
Target 2026 dan Dampak Ekonomi Lokal
Menutup paparannya, Kepala BGN menyampaikan bahwa hingga akhir Desember 2025 ditargetkan terbentuk 19.000 SPPG, yang akan menjangkau sekitar 70 persen penerima manfaat secara nasional. Seluruh pengadaan bahan pangan diarahkan untuk menggunakan anggaran dalam negeri, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menstabilkan harga bahan pangan, serta memperkuat rantai pasok petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di daerah.
Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut dan menekankan pentingnya penguatan tata kelola, pengawasan, serta keberlanjutan Program MBG sebagai salah satu program strategis nasional dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. (*/ Marlis – Ketua HMD GEMAS SUMBAR)
