SINERGI APARAT PENEGAK HUKUM, TOKOH ADAT, DAN MASYARAKAT DALAM HAKORDIA 2025**
Padang, 9 Desember 2025 – Aula Lantai 5 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, pagi itu, berdiri sebagai saksi sebuah momentum penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Ranah Minang. Pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2025, seluruh elemen strategis—pemerintah, adat, pendidikan, media, dan masyarakat sipil—berkumpul dalam satu ruang untuk menyatakan komitmen yang tegas: Sumatera Barat tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi dalam bentuk apa pun.
Hadir dalam acara tersebut Kajati Sumbar, Muhibuddin, SH, MH, didampingi para Asisten, tokoh adat dan budaya, Kepala SMAN 1, 2, dan 3 Kota Padang, para siswa, insan pers, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil.Dari unsur pengawasan publik, hadir Drs. H. Marlis, MM, Ketua BPI KPNPA RI Sumbar bersama Wakil Ketua Hasnul, menandai hadirnya peran masyarakat sipil dalam pengawasan integritas. Suasana acara berlangsung teratur, khidmat, dan sarat dengan nuansa penegakan hukum yang kuat.
Kajati Sumbar: Penegakan Hukum yang Berbasis Integritas dan Nilai Keagamaan
Dalam sambutan resminya, Kajati Sumbar menegaskan posisi Kejaksaan sebagai instrumen negara yang memiliki mandat konstitusional untuk memberantas korupsi secara tegas, terukur, dan profesional. Namun yang membuat sambutan tersebut memiliki bobot moral lebih kuat adalah penyampaian beliau yang disertai dengan rujukan ayat-ayat Al-Qur’an. Dengan artikulasi yang fasih dan penuh keyakinan, beliau menegaskan bahwa larangan memakan harta secara batil merupakan perintah agama, dan karenanya aparatur penegak hukum memiliki amanah spiritual dalam menjalankan tugasnya. Beliau menyampaikan dengan tegas:
“Korupsi adalah musuh negara dan musuh moralitas. Seluruh jaksa di Sumatera Barat saya instruksikan untuk menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, dan bergerak sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.”
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya merupakan tugas administratif, melainkan kewajiban etik yang bersumber dari nilai hukum dan nilai keagamaan.
Seruan Tokoh Adat: Menghidupkan Kembali Budaya Kejujuran
Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar, memberikan perspektif sosiologis yang relevan dan strategis. Ia menekankan pentingnya pembentukan karakter integritas sejak usia dini, terutama melalui mekanisme pendidikan informal seperti Kantin Jujur di sekolah-sekolah Sumatera Barat.
Dalam pandangan beliau, perubahan bahasa juga memiliki kekuatan dalam membangun persepsi publik.
> “Istilah ‘korupsi’ sering terdengar abstrak. Sebut saja ‘maling’. Dengan istilah tersebut, rasa malu akan kembali hidup, dan masyarakat akan memahami bahwa perilaku ini adalah pencurian terhadap hak publik.”
Sebagai tokoh adat, seruan tersebut menjadi penegasan bahwa nilai budaya Minangkabau berpihak pada kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial.
Sambutan Drs. H. Marlis, MM: Perspektif Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Publik
Sambutan Drs. H. Marlis, MM, Ketua BPI KPNPA RI Sumbar, menghadirkan dimensi penting dalam pemberantasan korupsi: partisipasi dan pengawasan masyarakat. Dengan bahasa yang terukur namun tegas, beliau menyampaikan bahwa keberhasilan penindakan korupsi tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada institusi penegak hukum saja. Diperlukan kolaborasi, informasi, dan dukungan publik untuk memastikan bahwa setiap indikasi korupsi dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti.
Ia menegaskan:
> “BPI KPNPA RI Sumbar berkomitmen mendukung penuh Kejaksaan melalui penyampaian data korupsi yang akurat, terverifikasi, dan mutakhir. Korupsi harus diberantas pada semua tingkatan: baik Eksekutif, Legislatif, Dunia Pendidikan, Sektor Kesehatan, BUMD, Nagari, maupun Pelaku ILEGAL lainnya”.
Beliau juga menambahkan bahwa masyarakat tidak boleh merasa terintimidasi oleh praktik-praktik koruptif.
> “Kita tidak boleh takut kepada pelaku korupsi atau MALING tersebut, baik yg ber krah putih maupun ber Krah Hitam, utk itu mari kita bersama berkomitmen utk mendukung Kejaksaan dlm melakukan perang melawan Korupsi ( MALING )”
Pernyataan tersebut menegaskan posisi masyarakat sebagai mitra strategis negara, bukan sekadar penonton.
Pesan Moral dari Generasi Muda
Salah satu sesi yang memperkaya suasana acara adalah pembacaan puisi oleh dua siswa SMAN 1 Padang. Dengan suara yang penuh kesungguhan, mereka menyampaikan kritik sosial yang tajam dan harapan moral bagi masa depan bangsa. Bait-bait puisi itu mencerminkan aspirasi generasi muda yang menginginkan lingkungan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik koruptif. Pesan mereka menjadi penanda bahwa gerakan antikorupsi harus diwariskan lintas generasi.
Deklarasi Moral dan Hukum dari Ranah Minang
Acara Hakordia 2025 di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menjadi lebih dari sekadar peringatan tahunan. Ia berubah menjadi deklarasi moral, hukum, dan sosial bahwa Sumatera Barat bertekad kuat untuk menjaga integritas daerah melalui penegakan hukum yang konsisten dan sinergi yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Dengan komitmen kuat dari Kejaksaan, dukungan tokoh adat, partisipasi masyarakat sipil melalui BPI KPNPA RI, serta harapan generasi muda, maka pesan yang mengemuka dari acara ini jelas dan tegas:
> Sumatera Barat tidak akan memberikan ruang bagi praktik korupsi. Penegakan hukum berjalan, pengawasan publik menguat,dan integritas menjadi fondasi utama pembangunan daerah.
Dengan demikian, Hakordia 2025 bukan hanya sebuah seremoni, melainkan tonggak penting dalam pembentukan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan di Ranah Minang. (*/ Marlis – Ketua BPI KPNPA RI Sumbar )
