JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencabut izin lingkungan delapan perusahaan yang diduga menjadi penyebab utama bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Keputusan ini diumumkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq seusai rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (3/12/2025).
Hanif menyebut pencabutan izin dilakukan setelah kementerian menemukan sejumlah indikasi kuat terjadinya pembalakan liar dan pembukaan lahan skala besar berdasarkan hasil analisis citra satelit.
“Mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” ujarnya.
KLH telah mengidentifikasi delapan perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah bencana. Menurut Hanif, tujuh perusahaan sudah terdata, sementara satu lainnya masih diverifikasi.
“Saat ini baru terdata tujuh dari delapan. Delapannya sebenarnya belum aktif, tapi kami akan dalami lagi. Jadi ini yang di Batang Toru ya. Tetapi tentu kita harus adil,” ucapnya.
Para pimpinan perusahaan tersebut dijadwalkan dipanggil untuk dimintai keterangan pada Senin (8/12) oleh Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLH.
“Mulai hari Senin seluruh pimpinan perusahaan yang diindikasikan berdasarkan kajian citra satelit berkontribusi menghadirkan lock-lock pada banjir tersebut. Kami akan undang untuk dilakukan proses penjelasan kepada deputi gakkum,” kata Hanif.
Hanif menegaskan bahwa KLH tidak menutup kemungkinan membawa kasus ini ke ranah pidana apabila ditemukan bukti kuat mengenai keterlibatan perusahaan dalam kerusakan lingkungan.
“Karena ini sudah menimbulkan korban jiwa, maka pendekatan pidananya akan muncul,” tegasnya.
Ia mengungkapkan dari 340 ribu hektare kawasan hutan di wilayah terdampak, sekitar 50 ribu hektare kini berubah menjadi lahan kering akibat pembukaan lahan pertanian dan aktivitas perusahaan.
“Dari 340 ribu hektare mungkin 50-an ribu di hulunya itu dalam bentuk lahan kering. Tidak ada pohon di atasnya, sehingga begitu hujan sedikit, ya sudah kita bayangkan,” katanya.
Selain pemanggilan perusahaan, KLH akan melakukan kunjungan lapangan pada Kamis (4/12/2025) untuk mengumpulkan data terkait dugaan ilegal logging serta dampaknya di DAS Batang Toru, wilayah yang disebut paling parah.
“Kami akan melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan tindakan pertama di hari Kamis besok,” kata Hanif.
KLH juga menggandeng berbagai universitas untuk melakukan kajian ilmiah mengenai pemulihan lingkungan.
“Seluruh universitas yang ada di daerah bencana untuk melakukan kajian detil terkait dengan upaya pemulihan dan penanganan, setelah analisis bencana ini kepada kami,” lanjutnya.
Hanif sebelumnya menyampaikan bahwa bencana banjir di Sumatra dan Aceh tidak hanya dipicu oleh cuaca ekstrem seperti siklon tropis Senyar, tetapi juga oleh aktivitas tambang, perkebunan sawit, PLTA, dan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang beroperasi di kawasan resapan air.
“Yang terbanyak korbannya adalah Sumatera Utara, di DAS Batang Toru. Batang Toru itu kotanya, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah, ada di sisi lereng, lembah. Kemudian dia curam, sementara di lerengnya itu ada aktivitas,” ujar Hanif.
Ia menambahkan delapan perusahaan tersebut terdeteksi memperburuk dampak hujan berdasarkan analisis citra satelit.
“Kita minta mereka menjelaskan semua persoalannya, termasuk menghadirkan citra satelit resolusi sangat tinggi pada saat kejadian, supaya bisa membuktikan kayu itu dari mana asalnya,” tegasnya. (*/Rel)
