JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Industri transportasi Indonesia tengah menjadi sorotan publik. Dua ikon transportasi nasional, maskapai Garuda Indonesia (GIAA) dan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), sama-sama menghadapi tumpukan utang jumbo. Meski begitu, pemerintah menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Garuda Pangkas Utang Rp49 Triliun, Dapat Suntikan Rp30 Triliun dari Danantara
Garuda Indonesia terus berupaya memperbaiki kinerja keuangannya. Restrukturisasi yang dilakukan sejak pandemi mulai menunjukkan hasil. Utang Garuda yang pada 2020 sempat menembus Rp179,59 triliun, kini telah turun menjadi Rp130,02 triliun per semester I 2025 — turun 27,6%.
Angin segar juga datang dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang menyuntikkan dana Rp30 triliun melalui anak usahanya, PT Danantara Asset Management (Persero).
Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), disebutkan bahwa dana tersebut akan disalurkan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.
Danantara akan melakukan penyetoran modal tunai senilai US$1,44 miliar dan konversi pinjaman senilai US$405 juta menjadi saham baru. Total dana yang dihimpun mencapai US$1,84 miliar atau sekitar Rp30,46 triliun.
Dana segar itu digunakan untuk memperkuat modal kerja, perawatan pesawat, biaya operasional, mendukung ekspansi Citilink, dan membayar utang bahan bakar.
Namun, setelah aksi korporasi ini, kepemilikan saham publik akan terdilusi dari 27,46% menjadi sekitar 5,03%. Rencana ini akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB Garuda Indonesia pada 12 November 2025.
Whoosh Menelan Biaya Rp119,79 Triliun, Mayoritas Dibiayai Utang ke China
Berbeda dengan Garuda yang sedang bernafas lega, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB/Whoosh) masih menjadi sorotan akibat beban utang besar dan pembengkakan biaya (cost overrun).
Mengutip laporan keuangan tahunan 2022 yang diaudit oleh RSM, proyek Whoosh menelan total biaya US$7,26 miliar atau Rp119,79 triliun, termasuk pembengkakan biaya sebesar US$1,21 miliar (Rp19,96 triliun) dari nilai investasi awal US$6,05 miliar (Rp99,82 triliun).
Mayoritas pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar 75%, dengan bunga 3,3% dan tenor hingga 45 tahun. Sisanya 25% berasal dari ekuitas konsorsium pemegang saham.
Konsorsium Indonesia di bawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) menguasai 60% saham, sedangkan Beijing Yawan HSR Co. Ltd (China) memiliki 40%. PSBI terdiri atas PT KAI (58,53%), Wijaya Karya (33,36%), Jasa Marga (7,08%), dan PT Perkebunan Nusantara I (1,03%).
Dari total cost overrun, PSBI menanggung US$726 juta, dengan 25% dibiayai melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan sisanya lewat pinjaman ke CDB. Total pinjaman PSBI diperkirakan mencapai US$2,72 miliar (Rp44,92 triliun), sedangkan Beijing Yawan sekitar US$1,82 miliar (Rp29,95 triliun).
Menurut AidData, pinjaman CDB untuk proyek ini diberikan melalui dua fasilitas:
-
US$2,74 miliar dalam dolar AS, tenor 40 tahun, bunga 2%.
-
US$1,83 miliar dalam RMB, tenor 40 tahun, bunga 3,46%.
Tanpa jaminan negara (sovereign guarantee), konsorsium menanggung utang senilai Rp54 triliun dengan bunga tahunan sekitar Rp1,2 triliun.
Kinerja PSBI dan KAI Masih Berat
Per Juni 2025, PSBI mencatat total aset Rp27,39 triliun dan kewajiban Rp18,93 triliun. Kerugian masih ada, meski mulai menurun: Rp1,62 triliun (dengan Rp951,48 miliar diatribusikan ke PT KAI).
Padahal pada akhir 2024, kerugian mencapai Rp4,19 triliun.
Sementara itu, dana cadangan (sinking fund) proyek Whoosh turun dari Rp1,73 triliun pada 2024 menjadi Rp1,38 triliun pada pertengahan 2025.
Prabowo: “Tidak Usah Ribut, Kita Mampu Bayar!”
Presiden Prabowo Subianto menanggapi langsung isu utang besar proyek Whoosh.
Dalam kunjungannya ke Stasiun Manggarai dan peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025), Prabowo menegaskan agar publik tidak panik.
“Jadi sudah lah, saya sudah katakan presiden RI yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu, dan kita kuat. Duitnya ada,” tegas Prabowo.
Ia menjelaskan, dana pembayaran cicilan proyek ini berasal dari efisiensi pemerintah yang menutup celah korupsi.
“Duit yang tadinya dikorupsi, saya hemat. Gak saya kasih kesempatan. Jadi saudara-saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua,” tambahnya.
Prabowo juga menilai, utang sebesar Rp1,2 triliun per tahun bukan masalah besar jika dibandingkan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Pokoknya nggak masalah, karena itu kita harus bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun, tapi manfaatnya mengurangi macet, polusi, perjalanan semua dihitung,” katanya.
Presiden menegaskan bahwa proyek publik seperti kereta cepat tidak bisa diukur dengan untung-rugi semata, melainkan manfaat sosialnya.
“Di seluruh dunia begitu. Ini namanya Public Service Obligation (PSO). Ada yang menyarankan semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%, ya ini kehadiran negara,” ucapnya.
“Dari mana uang itu? Dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran, kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat gak boleh dicuri, akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat,” imbuhnya.
Prabowo menegaskan, ia telah mempelajari proyek Kereta Cepat Whoosh dan menyimpulkan tidak ada masalah serius. Ia meminta semua pihak tidak mempolitisasi proyek strategis nasional tersebut. (*/Rel)
