JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Stunting masih menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Meski prevalensinya terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, percepatan penanganan dinilai tetap diperlukan agar target pembangunan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas dapat tercapai secara optimal.
Ketua Umum Komite Nasional Pencegahan Stunting (KNPS) Indonesia, David Hamka, mengusulkan pembentukan Utusan Khusus Presiden Pencegahan Stunting guna memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program penanganan stunting secara nasional.
Menurut David, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tetapi juga menyangkut pendidikan, sanitasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat. Karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat agar seluruh program dapat berjalan secara terintegrasi dan tepat sasaran.
“Pencegahan stunting merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan perhatian lintas sektor. Diperlukan penguatan koordinasi yang berada langsung di bawah Presiden agar seluruh kebijakan dan program dapat berjalan dalam satu arah yang sama,” ujar David Hamka dalam keterangan melalui sambungan telepon, Senin (8/6/2026).
Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen kuat dalam pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta berbagai intervensi gizi untuk menekan angka stunting di Indonesia.
Untuk mendukung keberhasilan program-program tersebut, David berpandangan perlu adanya figur yang secara khusus membantu Presiden dalam mengawal percepatan penurunan stunting melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan Utusan Khusus Presiden bukan untuk menambah birokrasi baru. Sebaliknya, posisi tersebut diharapkan menjadi instrumen percepatan yang mampu menerjemahkan arahan Presiden ke dalam langkah-langkah yang terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.
“Utusan Khusus Presiden dapat berperan sebagai penghubung dan penggerak percepatan pelaksanaan program di lapangan, sekaligus memastikan berbagai kebijakan berjalan selaras dengan target nasional penurunan stunting,” katanya.
David menambahkan, koordinasi yang berada langsung di bawah Presiden akan membantu mengidentifikasi berbagai hambatan pelaksanaan program secara lebih cepat, sekaligus memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan stunting.
KNPS Indonesia meyakini langkah tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan generasi Indonesia yang tumbuh optimal, sehat, cerdas, dan bebas stunting. Organisasi itu juga menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung terwujudnya target pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
